BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam dan membahas isu keamanan nasional serta kondisi umum situasi nasional lintas sektor strategis.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan ini menjadi forum koordinasi penting antara kepala negara dan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional.
“Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026,” demikian pernyataan yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet.
Fokus pada Stabilitas dan Kondisi Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan Kapolri membahas perkembangan terkini terkait keamanan nasional, termasuk dinamika sosial dan kondisi umum di berbagai sektor strategis. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan stabilitas tetap terjaga di tengah berbagai tantangan nasional.
Selain itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga menjadi perhatian utama, mengingat peran Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenangan publik.
Dorongan Transformasi & Profesionalisme Polri
Salah satu poin utama yang disorot adalah komitmen Polri dalam meningkatkan profesionalisme institusi. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari proses rekrutmen hingga pelaksanaan tugas di lapangan.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, Kapolri menegaskan bahwa transformasi internal terus diperkuat, termasuk melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tulis keterangan tersebut.
Penguatan Transformasi Digital & Pelayanan Publik
Polri juga menekankan pengembangan layanan berbasis digital sebagai bagian dari modernisasi institusi. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi dalam mengakses layanan pemerintahan.
Dukungan Polri terhadap Program Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga melaporkan dukungan aktif Polri terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Dukungan tersebut mencakup sektor pertanian, ketahanan pangan, hingga program makan bergizi gratis (MBG).
Selain itu, Polri juga berperan dalam penanganan bencana melalui respons cepat dan koordinasi lintas sektor guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dan berbagai lembaga dan sektor terkait guna menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” lanjut keterangan resmi tersebut.
Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
Pertemuan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Polri dengan berbagai kementerian, lembaga, serta elemen masyarakat. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
Koordinasi yang solid diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pertemuan antara Presiden dan Kapolri ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong reformasi institusi penegak hukum. Dengan fokus pada profesionalisme, digitalisasi, dan sinergi lintas sektor, Polri diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa depan.
