JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik perkebunan sawit ilegal.
Pemerintah berhasil merebut kembali 3,2 juta hektare kebun sawit ilegal yang sebelumnya dikuasai secara tidak tertib.
Lahan tersebut kini kembali menjadi aset negara dan akan dikelola dengan pendekatan partisipatif agar rakyat merasakan manfaatnya.
Dalam pidatonya di Penutupan Munas Ke-6 PKS di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (29/9/2025), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembagian lahan sawit tersebut.
“Kita bagi 2 hektare per orang untuk dikelola rakyat, bukan korporasi besar. Ini bentuk ekonomi kekeluargaan, kuat tarik yang lemah, sama-sama meraih kemakmuran,” ucap Prabowo.
Selain kebijakan redistribusi lahan, Presiden Prabowo juga membeberkan rencana strategis pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 km di Pantura Jawa.
Proyek ini diproyeksikan melindungi 50 juta jiwa serta kawasan industri dari ancaman banjir rob.
Meski membutuhkan waktu 20–25 tahun, ia menekankan pembangunan harus segera dimulai sebagai wujud keberanian politik dan langkah bersejarah pemerintah.
Langkah keberpihakan kepada rakyat juga terlihat dalam APBN 2026, di mana pemerintah mengalokasikan Rp1.377 triliun untuk langsung menyentuh masyarakat.
Anggaran tersebut digelontorkan melalui berbagai program sosial, seperti PKH, beasiswa pendidikan, bantuan sembako, subsidi iuran BPJS, renovasi sekolah, hingga layanan kesehatan gratis.
“Pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar menegakkan UUD dan semua perundangan, memastikan kekayaan negara dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo.
Sejalan dengan itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melaporkan hingga Agustus 2025 telah berhasil menguasai 3,31 juta hektare lahan bermasalah.
Ketua Pelaksana Satgas PKH RI, Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan berdasarkan mandat Perpres No.5/2025.
“Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektare,” ujar Febrie di Kejagung, Kamis (28/8/2025).
Dari total lahan tersebut, sekitar 915 ribu hektare sudah diserahkan ke kementerian terkait.
Rinciannya, 833.413 hektare diberikan kepada PT Agrinas, sementara 81.793 hektare dialihkan menjadi kawasan hutan konservasi di Taman Nasional Teso Nilo.
Adapun sisa 2,39 juta hektare masih menunggu kelengkapan administrasi sebelum resmi dialihkan kepada kementerian terkait.***
