JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) sebagai sidang yang istimewa. Pasalnya, Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Kehadiran Prabowo dinilai menjadi momentum penting dalam proses penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Sebab, pada periode-periode sebelumnya, paparan mengenai kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan.
“Rapat Paripurna pada hari ini sangat spesial, karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan sidang dewan yang terhormat,” kata Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Pidato Presiden Prabowo di hadapan anggota dewan menjadi sorotan karena menandai keterlibatan langsung kepala negara dalam memaparkan fondasi awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah itu dinilai memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan strategi ekonomi jangka menengah di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
KEM-PPKF Jadi Fondasi Arah Ekonomi Nasional
Dalam sambutannya, Puan menegaskan KEM-PPKF memiliki posisi penting sebagai pijakan awal dalam penyusunan RAPBN 2027. Dokumen tersebut tidak hanya memuat proyeksi ekonomi makro, tetapi juga menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun mendatang.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027, merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027, yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujarnya.
Menurut Puan, arah kebijakan yang dirancang dalam KEM-PPKF akan menjadi penentu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan di berbagai sektor prioritas.
Ia menilai penyusunan APBN tidak sekadar berbicara mengenai pendapatan dan belanja negara, tetapi juga terkait kemampuan pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global maupun domestik.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan; akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri,” tutur Puan.
Kehadiran Prabowo Dinilai Kirim Sinyal Politik Ekonomi
Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam sidang paripurna DPR turut dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengambil peran lebih besar dalam mengawal desain fiskal nasional. Apalagi, RAPBN 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menopang program-program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sidang tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran kabinet dan pimpinan lembaga negara lainnya.
Pengamat menilai penyampaian langsung KEM-PPKF oleh presiden dapat memperkuat koordinasi politik antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN. Selain itu, langkah tersebut dinilai memberi pesan bahwa pemerintah ingin memastikan arah fiskal nasional tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia.
### Fokus pada APBN Sehat dan Berkelanjutan
Pemerintah dan DPR diperkirakan akan mulai membahas lebih detail asumsi dasar ekonomi makro, target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga strategi pembiayaan negara dalam beberapa waktu ke depan.
KEM-PPKF sendiri menjadi dokumen awal sebelum pemerintah menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 kepada DPR. Dari dokumen tersebut, arah belanja negara hingga prioritas pembangunan nasional akan mulai dibentuk.
Dengan hadir langsung dalam forum paripurna, Presiden Prabowo dinilai ingin memastikan pesan pemerintah mengenai pentingnya APBN yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan dapat tersampaikan secara politik maupun teknokratis kepada parlemen dan publik.
