JABAR – Relawan Prabowo yang tergabung dalam Gerakan Cinta Prabowo (GCP) berencana melaporkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ke Polda Metro Jaya. Laporan itu disiapkan menyusul pernyataan Budi Arie yang membuka kemungkinan terjadinya “percepatan politik” atau Pemilu sebelum 2029.
Ketua Umum GCP H. Kurniawan mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan tim hukum terkait rencana pelaporan tersebut. Ia menyebut laporan terhadap Budi Arie ditargetkan disampaikan paling lambat pada Rabu.
“Paling lambat hari Rabu, kami akan melaporkan Budi Arie Setiadi,” ujarnya kepada wartawan.
Kurniawan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai dasar laporan maupun materi hukum yang akan disampaikan kepada kepolisian. Namun, langkah tersebut berkaitan dengan pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan adanya percepatan politik sebelum jadwal Pemilu 2029.
Di tengah polemik tersebut, GCP sekaligus menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029.
“Kami siap pasang badan agar Presiden Prabowo menjabat hingga tahun 2029,” kata Kurniawan.
Ia meminta seluruh jajaran GCP menyatukan visi dan misi dalam menjalankan agenda organisasi, khususnya dalam mendukung serta mengawal program kerja pemerintahan Prabowo.
Menurut Kurniawan, dukungan tersebut diperlukan karena Presiden Prabowo disebut menghadapi berbagai serangan negatif dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai situasi yang tidak kondusif sengaja dibangun oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Prabowo.
Kurniawan menyebut berbagai serangan tersebut sebagai upaya untuk menurunkan citra Presiden Prabowo di tengah masyarakat.
“Kami sampaikan bahwa relawan GCP adalah garda terdepan melindungi dan membela Presiden Prabowo,” ujarnya.
Selain mempertahankan pemerintahan Prabowo hingga 2029, Kurniawan juga menyampaikan keinginan GCP untuk kembali mengusung Prabowo dalam Pemilu berikutnya. Menurut dia, pencalonan tersebut akan dilakukan apabila Prabowo berada dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan.
“Jika Presiden Prabowo diberi kesehatan,” kata Kurniawan, GCP siap mencalonkan kembali Prabowo untuk periode kedua.
Sementara itu, pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan “percepatan politik” sebelumnya turut mendapat sorotan dari Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli.
Fadhli menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya keinginan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap memiliki posisi dalam dinamika kekuasaan politik nasional.
“Dengan statement ini Budi Arie ingin mantan Presiden Jokowi tetap berada di pusaran kekuasaan dan bahkan mengendalikan kekuasaan,” kata Fadhli kepada Inilah.com di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Fadhli juga menyinggung posisi Budi Arie yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih sebelum mengalami pergantian. Ia mengaitkannya dengan isu dugaan keterlibatan dalam judi online yang pernah mencuat.
“Saya bisa memaklumi kalau Mas Budi belum bisa move on dan mungkin masih jobless,” ujar Fadhli.
Polemik mengenai kemungkinan percepatan politik tersebut kini mendapat respons dari kelompok relawan pendukung Prabowo. GCP memilih mengambil langkah hukum sekaligus kembali menegaskan sikapnya untuk mengawal pemerintahan Prabowo sampai akhir masa jabatan pada 2029.
