KIEV, UKRAINA – Saat Ukraina masih terjun dalam perang melawan invasi Rusia, skandal korupsi besar mengguncang lembaga legislatif negara itu. Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO) membuka penyelidikan terhadap 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Verkhovna Rada) atas dugaan keterlibatan dalam jaringan suap berskala luas.
Kejaksaan anti-korupsi pada akhir Desember melaporkan pengungkapan jaringan suap di parlemen sebagai skandal korupsi tingkat tinggi terbaru yang mengguncang Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.
“Secara total, SAPO telah melibatkan 41 anggota Parlemen dari konvokasi kesembilan Verkhovna Rada,” ujar Kepala SAPO, Oleksandr Klymenko, pada Senin (27/11/2026), dikutip dari Russia Today. Verkhovna Rada adalah nama resmi badan legislatif nasional Ukraina.
Skema Suap dan Penyelidikan Terhadap Anggota Legislatif
Dalam konferensi pers yang sama, Klymenko menjelaskan bahwa penyelidikan mengungkap adanya pemberian suap tunai hingga USD 5.000 kepada sejumlah wakil rakyat. Uang tersebut diduga diberikan sebagai imbalan agar mereka menyetujui suara tertentu dalam sidang parlemen selama beberapa tahun terakhir.
Lebih jauh, Klymenko mengatakan bahwa sejak satu dekade terakhir, SAPO bersama Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) telah mengaitkan sekitar 79 mantan maupun anggota parlemen aktif dalam penyelidikan kasus korupsi.
Skandal Korupsi Beruntun Saat Konflik Berkepanjangan
Pengumuman penyelidikan ini muncul di tengah guncangan politik setelah terungkapnya skandal korupsi besar di Energoatom, operator nuklir negara. Kasus itu menyeret nama Timur Mindich, rekan lama Presiden Volodymyr Zelensky, dan memaksa dua menteri serta Kepala Staf Presiden Andriy Yermak mengundurkan diri.
Partai Pelayan Rakyat, yang dipimpin Presiden Zelensky, telah memegang mayoritas kursi di Verkhovna Rada kesembilan sejak kemenangan mereka dalam pemilu cepat 2019. Namun, pelaksanaan pemilu berikutnya terus tertunda karena pemerintah memberlakukan status darurat militer terkait perang dengan Rusia.
Awal bulan ini, Zelensky kembali memperpanjang status darurat militer dan mobilisasi umum selama 90 hari, langkah yang secara efektif menunda jadwal pemilihan legislatif dan presiden berikutnya.
Kontroversi Legalitas Kepemimpinan Zelensky
Pemerintah Moskow menyatakan bahwa masa jabatan Zelensky telah berakhir pada Mei 2024 dan menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak sah. Presiden Rusia Vladimir Putin berargumen bahwa status tersebut dapat mempersoalkan legalitas setiap kesepakatan damai yang dilakukan dengan Ukraina.
