Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara tegas menyampaikan sikap politiknya terkait dinamika demokrasi dan situasi nasional terkini. Meredam potensi kegaduhan, KAMMI menyatakan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu perpecahan bangsa menjelang rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KAMMI, Amri Akbar, dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/8/2026).
“Pertama, kami menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Amri Akbar.
Minta Fokus pada Misi Kemanusiaan dan Bencana Alam
KAMMI mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menghembuskan narasi konfrontatif yang dapat merusak fasilitas umum dan mengoyak persatuan nasional. Terlebih, saat ini bangsa Indonesia tengah diuji oleh serangkaian musibah bencana alam di berbagai daerah.
Amri menekankan bahwa energi dan konsentrasi anak bangsa seharusnya diarahkan untuk membantu penanganan bencana yang sedang melanda saudara sebangsa dan tanah air:
-
Gempa Bumi: Musibah gempa bumi yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Bencana Karhutla: Kebakaran hutan dan lahan pekat yang mengepung wilayah Kalimantan.
“Kritik dan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Namun hak tersebut tidak boleh ditunggangi narasi konfrontatif yang memantik kegaduhan, merusak fasilitas negara, dan mengoyak persatuan. Konsentrasi kita sebagai anak bangsa seharusnya difokuskan pada misi-misi kemanusiaan,” jelasnya.
Tolak Rencana Aksi AMPB di Gedung DPR
Meski menghormati hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur oleh undang-undang, KAMMI secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana aksi unjuk rasa yang bakal digalang oleh AMPB di Gedung DPR RI akhir Agustus mendatang.
Langkah ini diambil KAMMI demi menjaga marwah demokrasi, kedaulatan negara, serta menjaga kondusivitas iklim politik dan keamanan nasional di tengah krisis bencana yang sedang ditangani pemerintah bersama masyarakat.
