JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggebrak dunia ketenagakerjaan dengan komitmen kuat untuk menghapus sistem outsourcing. Langkah ini diumumkan dalam pidato penuh semangat di peringatan Hari Buruh 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).
Ribuan buruh yang hadir menyambut antusias janji besar ini, yang diharapkan membawa angin segar bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Prabowo segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini diberi mandat khusus untuk merancang langkah konkret menghapus sistem kerja alih daya yang selama ini dianggap merugikan pekerja.
“Saya minta Dewan Kesejahteraan mempelajari bagaimana cara secepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo di hadapan massa buruh, Jumat (2/5/2025).
Namun, Prabowo juga menekankan pendekatan realistis dalam kebijakan ini. Ia mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi agar dunia usaha tetap berjalan.
“Kita juga harus realistis. Harus menjaga kepentingan investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, tidak ada yang kerja,” ujarnya, menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha.
Wamenaker: Perintah Presiden Harus Dijalankan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, langsung merespons arahan presiden dengan nada tegas. Menurutnya, kebijakan penghapusan outsourcing adalah perintah eksekutif yang wajib dilaksanakan.
“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah kepesan eksekutif, perintah ya harus dilakukan,” kata Noel saat ditemui di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Meski begitu, Noel mengakui bahwa proses ini tidak sederhana. Ada sejumlah aspek teknis yang perlu dikaji mendalam untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengganggu iklim usaha.
“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” tambahnya, menunjukkan bahwa pemerintah akan bekerja hati-hati namun cepat.
Langkah Kolaboratif untuk Kesejahteraan Bersama
Prabowo tak hanya berhenti pada janji. Ia berencana mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan di Istana Bogor dalam waktu dekat. Pertemuan ini bertujuan menciptakan hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha.
“Saya katakan kepada para pengusaha, saudara tidak boleh ingin kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan layak,” tegas Prabowo, menyinggung pentingnya keadilan ekonomi.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab aspirasi buruh yang menggaungkan penghapusan outsourcing selama peringatan Hari Buruh. Dengan pendekatan kolaboratif, Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Hari Buruh 2025: Momentum Perubahan
Peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi panggung bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja. Selain penghapusan outsourcing, ia juga berjanji mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan merancang regulasi khusus untuk pekerja di sektor kelautan.
“Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Sufmi Dasco melaporkan kepada saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” ungkapnya, memicu tepuk tangan meriah dari buruh.
Kebijakan ini diharapkan menjadi “hadiah” nyata bagi pekerja Indonesia, sekaligus menandai era baru dalam perlindungan hak-hak buruh. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kolaborasi lintas sektor, mimpi buruh untuk bekerja dengan lebih sejahtera tampaknya kian mendekati kenyataan.
