JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) segera menghadirkan aplikasi yang memungkinkan orang tua memantau menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung melalui sistem digital.
Kehadiran layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui informasi makanan yang diterima siswa hingga proses penyediaannya secara lebih terbuka dan mudah diakses.
“Kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara dan kami akan umumkan di momen berikutnya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” ungkap Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026)
BGN menargetkan layanan tersebut mulai dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat setelah tahap penyempurnaan sistem selesai dilakukan.
“Kami harapkan minggu depan, akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa,” lanjutnya.
Melalui aplikasi tersebut, orang tua dapat melihat sekolah penerima MBG, menu harian yang disajikan, dapur penyedia makanan, hingga identitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.
“Jadi melalui sistem ini, orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPGG-nya siapa.”
BGN juga memastikan informasi kandungan gizi setiap menu akan ditampilkan sehingga orang tua dapat memantau kualitas makanan yang diterima anak mereka.
“Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan visi di menu itu ya. Orang tua siswa, kemudian ada orang tua siswa, kemudian guru, kepala sekolah, (dan juga kepala daerah, dinas-dinas bisa kemudian mengakses informasi ini.”
Akses informasi tidak hanya diberikan kepada orang tua, tetapi juga guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dinas terkait, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Selain aplikasi, BGN akan memperbarui tampilan situs resminya agar data layanan dapat diakses publik secara lebih lengkap dan mudah dipahami.
Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah dapur MBG, lokasi dapur di tingkat kecamatan maupun kabupaten, serta jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
“Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak-Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami perbaiki.”
BGN menilai digitalisasi layanan akan mempercepat akses informasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program MBG.
Sudaryono kembali mengingatkan seluruh Kepala SPPG agar menjalankan tugas sebagai pelayan publik dengan menjunjung integritas dan profesionalisme.
Ia menegaskan Kepala SPPG dilarang meminta komisi, biaya tambahan, maupun fee kepada mitra, yayasan, atau pihak mana pun.
BGN menganggap praktik gratifikasi, mark up harga bahan pangan, kickback, hingga penyalahgunaan wewenang sebagai pelanggaran serius.
“Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kalau terbukti kami pecat. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup,” tegas Sudaryono.
Menurut Sudaryono, sebagian besar dapur MBG telah bekerja sesuai aturan sehingga tidak boleh tercoreng akibat tindakan segelintir oknum.
Ia mengakui tata kelola Program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan, namun seluruh temuan akan dijadikan dasar untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan.***
