WASHINGTO, AS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai organisasi internasional tersebut tidak berjalan efektif dan membuka peluang bagi pembentukan lembaga alternatif bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk mengambil peran lebih besar di tingkat global.
Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan pada Selasa (20/1), saat ditanya mengenai kemungkinan Dewan Perdamaian menggantikan fungsi PBB di masa depan.
“Mungkin saja,” kata Trump saat ditanya apakah ia ingin Dewan Perdamaian menggantikan PBB.
Trump mengaku selama ini mendukung keberadaan PBB, namun menilai organisasi tersebut gagal memaksimalkan mandat dan pengaruhnya dalam menyelesaikan konflik dunia.
“PBB tidak begitu berguna. Saya pendukung kuat PBB tapi badan itu tidak pernah mencapai potensi maksimalnya,” ujar Trump, seperti dikutip Reuters.
Sebelumnya, pada 15 Januari, Trump secara resmi membentuk Dewan Perdamaian yang dirancang untuk mengawasi pemerintahan Jalur Gaza pascaperang. Trump ditunjuk sebagai ketua dewan, sementara mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair masuk sebagai salah satu anggota.
Selain Blair, sejumlah tokoh penting AS turut bergabung dalam badan tersebut, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Dewan itu juga diisi oleh kalangan elite global, termasuk CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Meski demikian, pembentukan Dewan Perdamaian memicu kekhawatiran di kalangan pengamat internasional. Sejumlah analis menilai keberadaan badan baru tersebut berpotensi melemahkan peran PBB, terutama setelah Trump menyebut Dewan Perdamaian bisa diperluas untuk menangani konflik di berbagai belahan dunia.
Bahkan, sejumlah pakar dan pembela hak asasi manusia menilai struktur Dewan Perdamaian mencerminkan pendekatan kolonial, lantaran didominasi tokoh Barat dan dipimpin langsung oleh presiden AS.
Dewan Perdamaian Gaza sendiri dibentuk berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB pada 17 November lalu. Melalui resolusi DK PBB, badan tersebut diberi kewenangan membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) guna membantu pengamanan wilayah Gaza serta melatih unit kepolisian Palestina.
Gedung Putih menyebut Dewan Perdamaian bertugas mendukung proses administrasi sipil, rekonstruksi infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi Jalur Gaza, sejalan dengan 20 poin rencana perdamaian yang digagas Trump.
