JAKARTA – Proyek besar pengembangan industri baterai kendaraan listrik mulai berjalan di Karawang, usai Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Minggu (29/6/2025).
Proyek ini merupakan bagian dari konsorsium strategis ANTAM-IBC-CBL yang akan membangun ekosistem baterai kendaraan listrik secara terpadu.
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menyambut optimistis kehadiran proyek industri baterai listrik terbesar di Asia Tenggara ini.
Ia menilai, kepercayaan menjadikan Karawang sebagai salah satu titik utama pengembangan akan memberi dampak positif besar terhadap perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.
“Pastinya, kami menyambut baik hadirnya proyek ini di Kabupaten Karawang. Apalagi, proyek tersebut akan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara.”
“Makanya, kami sangat bersyukur karena Karawang mendapat kepercayaan untuk mendukung program hilirisasi melalui pengembangan industri baterai secara terpadu yang didorong Presiden Prabowo,” ujar Puteri, Senin (30/6).
Ekosistem Terpadu, Nilai Investasi Capai USD 5,9 Miliar
Proyek strategis nasional (PSN) ini memiliki cakupan yang sangat luas, dengan total enam subproyek utama.
Satu proyek berlokasi di Karawang, sementara lima lainnya dikembangkan di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Total luas kawasan pengembangan mencapai 3.023 hektare dengan nilai investasi diperkirakan mencapai USD 5,9 miliar.
Keberadaan proyek ini tidak hanya menjadikan Indonesia pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik global, tetapi juga menjadi katalis ekonomi lokal.
Legislator dari Fraksi Golkar ini menyoroti efek domino dari proyek tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Karawang yang kini tengah membenahi angka pengangguran.
“Masuknya investasi ke daerah tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya Karawang.”
“Selain itu, proyek ini pastinya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, karena diperkirakan mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 tenaga kerja tidak langsung.”
“Dengan demikian, proyek ini dapat membantu mengatasi persoalan pengangguran di Karawang, yang saat ini tercatat sebesar 8,04 persen,” ungkap Legislator Fraksi Partai Golkar.
Hilirisasi Harus Berkeadilan dan Berbasis Komunitas Lokal
Puteri juga menekankan pentingnya keterlibatan warga lokal secara aktif dalam seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga implementasi.
Menurutnya, arah kebijakan hilirisasi harus berpihak pada keadilan sosial dan penguatan kapasitas lokal.
“Sejalan dengan arahan Presiden agar hilirisasi ini berkeadilan, maka harus dipastikan warga lokal mendapatkan ruang untuk bisa terlibat dari proyek ini, khususnya untuk menjadi tenaga kerja.”
“Sehingga, jangan sampai penduduk lokal nantinya terpinggirkan. Selain itu, perlu juga dipastikan proses transfer pengetahuan atas pengembangan teknologi supaya menciptakan kemandirian untuk keberlanjutan hilirisasi ke depan,” tutup Puteri yang juga legislator DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta.***
