JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi memberlakukan sanksi kepada Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah pendudukan Palestina.
Langkah ini memicu gejolak diplomatik di tengah sorotan terhadap krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza. Albanese dikenal luas sebagai suara lantang yang terus menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Israel.
Mengutip laporan Al Jazeera, Sabtu (12/7/2025), Departemen Luar Negeri AS menuduh Albanese terlibat dalam apa yang disebut sebagai kampanye politik dan ekonomi yang merugikan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
Sanksi yang dijatuhkan termasuk pembekuan aset serta larangan perjalanan ke AS bagi dirinya dan keluarga terdekatnya.
Kebijakan ini muncul usai Albanese mempublikasikan laporan berisi dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan multinasional, termasuk yang berbasis di AS, dalam mendukung aksi militer Israel yang dideskripsikannya sebagai genosida.
“Saya sibuk mengingatkan negara-negara anggota tentang kewajiban mereka untuk menghentikan dan menghukum genosida. Dan juga mereka yang mendapatkan keuntungan darinya,” ujar Albanese dalam pernyataannya.
Meski menghadapi tekanan, Albanese menyatakan tetap berkomitmen menjalankan mandatnya sebagai pelapor independen.
Ia bahkan menyebut tindakan pemerintah AS sebagai “teknik intimidasi ala mafia”, yang justru menunjukkan ketidaknyamanan terhadap suara-suara yang membela hak korban konflik.
Laporan terbarunya mengungkapkan dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam penyediaan dukungan logistik dan teknologi kepada operasi militer Israel di Gaza.
Langkah sepihak Washington ini langsung menuai kecaman dari dunia internasional. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, mengecam sanksi terhadap Albanese dan menyerukan pencabutannya tanpa syarat.
Ia juga memperingatkan bahwa tekanan politik terhadap pejabat lembaga internasional merusak independensi dan integritas kerja PBB.
“Yang kuat menghukum mereka yang berbicara untuk yang lemah bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda rasa bersalah,” tulis Albanese dalam sebuah unggahan di platform X.
Sanksi terhadap Francesca Albanese menambah daftar panjang kontroversi diplomatik antara AS dan PBB terkait konflik Israel-Palestina.
Pengamat menilai langkah ini bisa memperburuk persepsi global terhadap komitmen AS dalam mendukung nilai-nilai hak asasi manusia.
Di saat yang sama, tekanan terhadap pelapor independen juga menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan pengawasan internasional atas konflik bersenjata.***
