JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan khusus dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) guna merespons tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang belakangan menjadi sorotan publik.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/9/2025), ini menjadi forum strategis bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung pandangan para ekonom sekaligus memaparkan langkah yang telah diambil dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” ujar Luhut dalam keterangan resmi.

Dalam diskusi tersebut, Luhut menegaskan peran para ekonom sebagai mitra penting pemerintah dalam memperkuat arah kebijakan.

Ia menyampaikan fokus DEN saat ini antara lain deregulasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, percepatan digitalisasi layanan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta upaya menarik investasi dengan relokasi industri garment dan alas kaki yang diproyeksikan membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, DEN menitikberatkan pada kualitas belanja negara dan peningkatan penerimaan lewat digitalisasi.

Salah satu proyek awal yang segera diterapkan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

Menurut Luhut, langkah ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi, karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, ekonom, dan akademisi untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang berkeadilan.

“Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum.”

“Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” tegasnya.

Dari pihak AEI, Jahen F. Rezki memberikan apresiasi atas forum terbuka ini.

“Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala,” katanya.

Adapun tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan AEI mencakup poin-poin utama berikut:

Mengoreksi misalokasi anggaran dan memastikan penempatan dana pada program prioritas yang wajar.
Menjamin independensi, transparansi, dan bebas dari intervensi kepentingan politik pada lembaga negara.
Menghentikan dominasi negara yang berpotensi melemahkan ekonomi lokal.
Melaksanakan deregulasi perizinan, lisensi, dan birokrasi untuk menciptakan iklim usaha kondusif.
Memprioritaskan kebijakan yang menekan ketimpangan di berbagai sektor.
Mengembalikan kebijakan berbasis bukti dengan proses teknokratis serta menghentikan program populis yang merusak stabilitas fiskal.
Meningkatkan kualitas institusi, memperkuat kepercayaan publik, serta memperbaiki tata kelola demokrasi.

Pertemuan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons kondisi darurat ekonomi dengan menjadikan para ekonom sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan strategis.***