Indonesia kembali menegaskan posisinya di panggung global dengan memperoleh kepercayaan internasional untuk memimpin agenda hak asasi manusia dunia. Untuk pertama kalinya sejak dibentuk pada 2006, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG), yang secara bulat menominasikan Indonesia untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Keberhasilan ini merupakan buah dari diplomasi Indonesia yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Kementerian Luar Negeri RI. Selain mengoordinasikan seluruh perwakilan RI di luar negeri, Kemlu juga secara intensif melakukan pendekatan diplomatik dengan negara-negara sahabat melalui perwakilan mereka di Jakarta.
Mandat Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Sidharto telah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, sejalan dengan programme of work tahunan Dewan serta berbagai isu HAM global yang menjadi perhatian bersama.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi ini secara imparsial, objektif, dan transparan. Kepemimpinan Indonesia akan difokuskan pada pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB mengusung tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Kepercayaan internasional ini tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hingga kini, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 dan 2024. Bahkan, sebelum Dewan HAM PBB dibentuk, Indonesia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada 2005.
