JAKARTA – Negara-negara Eropa menilai penguatan kehadiran NATO di wilayah Arktik dapat meyakinkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bahwa Washington tidak perlu menguasai Greenland demi alasan keamanan. Hal ini dilaporkan Politico yang dikutip Sputnik, Jumat (9/1/2026).
Pada 3 Januari, Trump menyatakan kepada The Atlantic bahwa AS “mutlak” membutuhkan Greenland, dengan alasan pulau itu “dikelilingi oleh kapal-kapal Rusia dan Tiongkok.” Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kemudian mendesak Trump untuk berhenti mengancam Greenland dengan aneksasi.
Pertemuan NATO di Brussels
Dalam pertemuan tertutup di Brussels, Kamis (8/1/2026), para duta besar aliansi sepakat perlunya memperkuat posisi NATO di Arktik. Tiga diplomat NATO mengatakan kepada Politico bahwa kompromi dengan Trump menjadi opsi pertama dan paling disukai.
Opsi yang dibahas antara lain:
- meningkatkan pemantauan wilayah dengan kemampuan intelijen,
- menambah pengeluaran pertahanan di Arktik,
- mengerahkan lebih banyak peralatan militer,
- serta mengintensifkan latihan militer di kawasan sekitar.
Salah satu sumber menyebut pertemuan 32 utusan berlangsung dalam suasana “produktif” dan “konstruktif.”
Respons Denmark dan Greenland
Trump berulang kali menegaskan bahwa Greenland harus menjadi bagian dari AS karena nilai strategisnya bagi keamanan nasional dan pertahanan “dunia bebas.” Namun, mantan Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menegaskan pulau itu “tidak untuk dijual.”
Pada 4 Januari, Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, memicu kontroversi dengan mengunggah gambar peta Greenland berwarna bendera AS disertai keterangan “SEGERA.” Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Moller Sorensen, menegaskan Kopenhagen mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut unggahan itu tidak sopan.
Desember lalu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Landry menegaskan kembali tujuan AS untuk menjadikan pulau itu bagian dari Amerika. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengaku terkejut, sementara Frederiksen dan Nielsen memperingatkan agar AS tidak melakukan pengambilalihan apa pun.
Status Greenland
Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Pulau itu tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi pada 2009, dengan kewenangan mengatur kebijakan dalam negeri secara mandiri.
