JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa nasib Taiwan sepenuhnya berada di tangan Presiden China Xi Jinping. Ia meyakini Xi tidak akan melancarkan serangan militer terhadap pulau yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya selama masa jabatannya sebagai presiden AS.
Dalam wawancara eksklusif dengan The New York Times yang dipublikasikan Kamis (8/1/2026), Trump memaparkan pandangannya terkait ketegangan di Selat Taiwan. Ia menegaskan bahwa Xi Jinping memandang Taiwan sebagai bagian integral dari China.
“Dia menganggap Taiwan sebagai bagian dari China, dan keputusan tentang apa yang akan dilakukannya sepenuhnya berada di tangannya.” kata Trump, merujuk pada Xi, sebagaimana dikutip berbagai media internasional, termasuk The Independent dan Reuters.
Meski demikian, Trump mengaku telah menyampaikan peringatan langsung kepada pemimpin China tersebut.
“Tetapi saya telah menyampaikan kepadanya bahwa saya akan sangat tidak senang jika ia melakukan hal itu, dan saya tidak berpikir ia akan melakukannya. Saya berharap ia tidak melakukan hal tersebut,” ujarnya.
Trump juga menepis spekulasi bahwa operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dapat menjadi preseden bagi China untuk bertindak serupa terhadap Taiwan. Menurutnya, kedua situasi tidak dapat disamakan.
Ia menyebut pemerintahan Maduro menimbulkan ancaman langsung bagi keamanan AS melalui aliran narkoba dan kriminalitas lintas negara, sementara Taiwan tidak menimbulkan ancaman serupa bagi China.
“Masa depan Taiwan ada di tangan Xi,” tegas Trump. Ia menambahkan keyakinannya bahwa Xi tidak akan bertindak selama dirinya menjabat sebagai presiden.
“Ia mungkin akan melakukannya setelah Amerika Serikat memiliki presiden yang berbeda, tetapi saya tidak berpikir ia akan melakukannya selama saya menjabat sebagai presiden,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan China–Taiwan. Pada akhir Desember 2025, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menggelar latihan militer skala besar bertajuk Justice Mission 2025 di sekitar Taiwan. Latihan itu melibatkan penembakan puluhan roket, pengerahan puluhan kapal perang dan ratusan pesawat tempur, serta simulasi pemblokiran pulau.
Para analis menilai latihan tersebut semakin mengaburkan batas antara manuver rutin dan persiapan invasi nyata.
Situasi semakin memanas sehari sebelum wawancara Trump dipublikasikan, ketika China mengancam akan melancarkan “pukulan langsung” terhadap Taiwan sebagai respons atas kritik Beijing terhadap operasi AS di Venezuela.
Di media sosial China, seperti Weibo, topik terkait operasi Venezuela dan Taiwan meraih ratusan juta tayangan. Sejumlah pengguna bahkan menyarankan Beijing mengadopsi metode serupa untuk “merebut kembali” Taiwan.
Sementara itu, hubungan Amerika Serikat dan Taiwan tetap kuat meski tanpa hubungan diplomatik formal. Undang-Undang Taiwan Relations Act 1979 mewajibkan Washington menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan agar mampu mempertahankan diri, tanpa komitmen eksplisit untuk intervensi militer langsung jika terjadi serangan.
Baru-baru ini, pemerintahan Trump menyetujui penjualan senjata senilai US$11,1 miliar atau sekitar Rp187 triliun kepada Taiwan. Paket ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah dan ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan pulau tersebut.
Hingga kini, Trump masih menghindari pernyataan tegas mengenai respons militer AS jika China benar-benar menyerang Taiwan. Sikap ini sejalan dengan kebijakan strategic ambiguity yang telah lama dianut Washington guna menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Pernyataan Trump memicu beragam reaksi, mulai dari kekhawatiran di Taipei hingga kritik bahwa pendekatannya dinilai terlalu permisif terhadap ambisi Beijing. Meski demikian, Trump tetap optimistis bahwa kehadirannya di Gedung Putih mampu mencegah eskalasi konflik di Selat Taiwan.
