Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendadak tegang setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kamis (9/4/2026). Menariknya, Menteri PU Dody Hanggodo justru menanggapi aksi “serbu kantor” ini dengan sikap yang sangat santai, bahkan mempersilakan jaksa masuk ke ruang kerjanya sendiri.
Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sasaran penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait dugaan kasus korupsi pembangunan gedung. Bukannya panik, Menteri PU Dody Hanggodo justru memberikan akses penuh tanpa banyak tanya.
“Teman-teman dari Kejati DKI datang minta izin pendalaman dengan memasuki beberapa ruangan. Ya sudah, saya kasih izin saja. Begitu doang, tidak ada apa-apa lagi,” ujar Dody dengan santai di kantornya, Kamis (9/4/2026).
Bebas Masuk, Tapi Catat Semuanya
Dody mengaku tidak menanyakan secara detail perkara apa yang sedang diusut. Atas dasar kepercayaan sesama abdi negara, ia memberikan keleluasaan penuh kepada tim penyidik untuk memeriksa ruangan mana pun, termasuk ruang kerja pribadinya.
Meski memberikan “karpet merah” bagi para jaksa, Dody tetap memberikan instruksi tegas kepada tim keamanan kementerian untuk mencatat setiap dokumen atau barang yang disita sebagai barang bukti.
“Saya sampaikan ke mereka, kalau dirasa perlu ruangan saya didatangi, ya monggo. Saya tidak ada yang ditutupi,” tegasnya.
Buntut “Laporan Orang Dalam”
Penggeledahan ini bukan tanpa alasan. Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya ini terendus berkat keberanian Sekretaris Jenderal PU, Wida Nurfaida, dan Inspektur Jenderal PU, Maulidya Indah Junica, yang melaporkan kejanggalan tersebut langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah “bersih-bersih” internal ini sejalan dengan komitmen kementerian untuk menjaga integritas di bawah pengawasan ketat pemerintah pusat.
Dody mengingatkan seluruh jajarannya bahwa Kementerian PU kini berada di bawah pantauan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kementerian harus memiliki inisiatif untuk membersihkan diri dari praktik kotor sebelum Presiden sendiri yang turun tangan.
“Kalau Kementerian PU tidak bisa bersih-bersih sendiri, maka Pak Prabowo yang akan melakukannya langsung,” pungkas Dody sebagai peringatan bagi siapa pun yang mencoba bermain dengan anggaran negara.
