JAKARTA – Penerapan regulasi baru dalam Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) menjadi titik penting dalam upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Di tengah meningkatnya penggunaan platform digital oleh anak-anak, kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap berbagai risiko yang mengintai, mulai dari paparan konten tidak layak hingga ancaman terhadap privasi pengguna usia dini. Dalam perkembangan terbarunya, sejumlah platform mulai menunjukkan kepatuhan, meski belum merata.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mengawasi implementasi aturan ini dengan ketat. Evaluasi terbaru menunjukkan adanya perbedaan respons dari berbagai perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia. Beberapa platform dinilai sigap menyesuaikan diri, sementara yang lain masih tertinggal dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan.
TikTok dan Roblox menjadi dua platform yang dinilai cukup responsif terhadap penerapan regulasi ini. Keduanya telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan pengguna anak, seperti memperketat sistem moderasi konten dan memperbaiki mekanisme verifikasi usia. Upaya ini menunjukkan komitmen awal dalam mendukung kebijakan pemerintah, meskipun masih berada dalam tahap penyesuaian.
Status kepatuhan keduanya saat ini dikategorikan sebagai “kooperatif sebagian”. Artinya, meski telah melakukan berbagai perbaikan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PP Tunas. Pemerintah pun terus mendorong agar proses penyesuaian ini dapat dipercepat, mengingat urgensi perlindungan anak di dunia digital.
Berbeda dengan TikTok dan Roblox, Google justru menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut. Perusahaan teknologi raksasa ini dinilai belum menunjukkan tingkat kepatuhan yang memadai. Pemerintah bahkan telah memberikan teguran tertulis sebagai bentuk peringatan agar Google segera melakukan pembenahan, khususnya dalam hal sistem verifikasi usia dan penyaringan konten yang aman bagi anak.
Langkah tegas ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan regulasi tanpa pandang bulu. Tidak ada pengecualian bagi platform digital, baik skala kecil maupun perusahaan global besar. Semua pihak dituntut untuk mematuhi aturan demi menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mendukung langkah pemerintah ini. Mereka menekankan pentingnya percepatan implementasi regulasi oleh seluruh platform digital. Menurut KPAI, perlindungan anak di ruang digital merupakan hal yang mendesak, mengingat dampak negatif dari paparan konten digital yang tidak terkontrol dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak.
Selain itu, KPAI juga menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada platform yang belum patuh harus dipandang sebagai upaya perbaikan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan teknologi untuk lebih serius dalam membangun sistem yang ramah anak.
PP Tunas sendiri mengatur sejumlah kewajiban penting bagi penyelenggara sistem elektronik. Di antaranya adalah penerapan sistem verifikasi usia yang akurat, pembatasan akses terhadap konten berisiko, serta penyediaan fitur pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna. Regulasi ini juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi anak sebagai bagian dari keamanan digital.
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Tanpa kerja sama yang solid, tujuan menciptakan ruang digital yang aman bagi anak akan sulit tercapai.
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap platform tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga benar-benar menerapkan sistem perlindungan yang efektif.
Regulasi baru PP Tunas menjadi sinyal kuat bahwa indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan di era digital. Kini, perhatian tertuju pada bagian setiap platform merespons kebijakan ini apakah hanya sekedar mengikut aturan, atau benar-benar berkomitmen dalam melindungi generasi muda di ruang digital (ACH)
