JAKARTA – Pemerintah memperluas program revitalisasi sekolah nasional dengan target mencapai 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Langkah besar tersebut disiapkan melalui alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun yang difokuskan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar semakin layak, aman, dan berkualitas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa penambahan target revitalisasi sekolah merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan nasional.
“Direncanakan ada penambahan sasaran sekitar 60.000 satuan pendidikan. Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (6/5).
Program revitalisasi sekolah tahun 2026 kini mulai memasuki tahap pelaksanaan di berbagai wilayah setelah pemerintah menyelesaikan ribuan kerja sama dengan satuan pendidikan penerima bantuan.
Hingga awal Mei 2026, pemerintah telah menuntaskan perjanjian kerja sama dengan 4.838 satuan pendidikan dan menyalurkan bantuan kepada 3.408 sekolah dengan total nilai mencapai Rp2,6 triliun.
“Sekarang ini kami sudah mulai melaksanakan dalam tahun 2026 itu telah diselesaikan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan,” ucap dia.
Pelaksanaan revitalisasi tidak hanya mencakup renovasi ruang kelas, tetapi juga pembangunan fasilitas penunjang pendidikan agar sekolah memiliki lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswa dan tenaga pendidik.
Sejumlah proyek pembangunan bahkan telah dimulai di berbagai daerah sebagai tahap awal percepatan program yang ditargetkan selesai secara bertahap sepanjang 2026.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan sekolah terdampak bencana alam sebagai prioritas utama penerima program revitalisasi tahun depan.
Sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana di wilayah Sumatera maupun daerah lain di Indonesia akan mendapatkan perhatian khusus agar aktivitas pendidikan dapat segera kembali normal.
“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.
Selain sekolah terdampak bencana, pemerintah juga memfokuskan program pada sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan.
Sekolah dengan kondisi rusak berat di luar kawasan bencana maupun daerah 3T juga tetap masuk daftar prioritas agar pemerataan kualitas pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
“Sekolah-sekolah di daerah 3T dan sekolah yang memang rusak berat, walaupun bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T, tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026,” pungkasnya.
Program revitalisasi besar-besaran ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan nasional di tengah upaya pemerintah membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.***
