JAKARTA – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto disebut bukan sekadar rotasi jabatan biasa.
Hal tersebut sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keputusan Presiden dilakukan setelah melalui proses pengamatan, analisis, serta evaluasi yang mendalam terhadap berbagai informasi yang diterima dari beragam sumber.
Menurut Dudung, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan menyeluruh agar pelaksanaan program prioritas nasional itu dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga integritas penggunaan anggaran negara.
“Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau.”
“Sehingga langkah yang tepat saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel,” ujar Dudung.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda unggulan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi peserta didik di berbagai daerah di Indonesia.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut dilakukan secara menyeluruh mengingat pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Di tengah proses evaluasi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada penggeledahan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung yang dilakukan pada Rabu (3/6/2026), sehari setelah pengumuman pergantian sejumlah pejabat di lingkungan lembaga tersebut.
Dudung menilai berbagai laporan dan informasi yang masuk ke Presiden menjadi bahan penting dalam menentukan arah pembenahan kelembagaan agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar satu bulan lalu dirinya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pelaksanaan program dan menemukan beberapa ketidaksesuaian di lapangan meskipun secara umum pelaksanaannya menunjukkan hasil yang cukup baik.
“Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau,” katanya.
Menurut Dudung, pembenahan yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyasar distribusi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup penguatan sistem pengelolaan dan manajemen program secara keseluruhan.
Perbaikan tata kelola dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Penguatan pengawasan juga akan dilakukan pada seluruh rantai pelaksana program, termasuk yayasan pengelola dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna menutup peluang terjadinya penyimpangan yang dapat memengaruhi kualitas layanan maupun asupan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kalau saya lebih banyak melihat itu adalah bagaimana manajemennya sebetulnya yang harus diperbaiki,” kata Dudung.
Istana melalui Kantor Staf Presiden menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program MBG secara objektif dan konsisten demi mencapai target pemenuhan gizi nasional sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara.***
