JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons cepat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga legislatif memastikan akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola BGN, terutama menyangkut perencanaan program hingga penggunaan anggaran negara.
Langkah ini diambil setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola program unggulan pemerintah tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal menegaskan bahwa kasus yang mencuat di tubuh BGN menjadi alarm penting bagi DPR untuk meningkatkan fungsi pengawasan, terutama terhadap mekanisme pengelolaan anggaran yang selama ini berjalan.
“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran, sampai di ujung post audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan tersebut menandakan bahwa DPR tidak hanya akan memantau hasil penggunaan anggaran, tetapi juga akan menelusuri setiap tahapan sejak penyusunan program hingga pelaksanaan di lapangan. Pengawasan menyeluruh dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan serupa terulang kembali.
Audit Tata Kelola BGN Masuk Pembahasan APBN 2027
DPR menilai evaluasi terhadap tata kelola BGN tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, pembahasan anggaran tahun depan akan menjadi momentum untuk menguliti berbagai persoalan yang muncul dalam lembaga tersebut.
Komisi IX DPR yang selama ini menjadi mitra kerja BGN disebut akan memberikan perhatian khusus saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk APBN 2027.
Menurut Cucun, evaluasi terhadap hasil audit tata kelola BGN akan menjadi salah satu materi utama dalam pembahasan anggaran mendatang.
“Nanti Komisi IX akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKA-KL untuk anggaran APBN 2027. Pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri,” ujarnya.
Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk penguatan fungsi checks and balances agar penggunaan dana negara untuk program strategis nasional dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
DPR Soroti Pentingnya Pengawasan Berlapis
Di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi MBG, DPR menilai pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga legislatif semata. Mekanisme kontrol internal di tubuh BGN juga harus diperkuat agar setiap indikasi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal.
Cucun menegaskan bahwa sistem pengawasan negara sejatinya telah memiliki perangkat yang lengkap, mulai dari pengawas internal hingga lembaga pemeriksa eksternal.
“Ya jelas perlu. Kan semua dalam negara ini sudah ada fungsi masing-masing. Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektoratnya, ya pengawas internal,” kata dia.
Menurutnya, peran inspektorat internal menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai garda pertama dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan anggaran.
Selain itu, hasil pemeriksaan lembaga auditor negara juga harus menjadi bahan evaluasi serius bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
“Apalagi DPR kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas, catatan-catatan penting terkait tadi misalkan temuan-temuan yang ada,” lanjutnya.
Skandal MBG Jadi Ujian Program Prioritas Pemerintah
Kasus yang menyeret mantan pimpinan BGN ini menjadi pukulan bagi program Makan Bergizi Gratis yang selama ini diposisikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara, publik kini menaruh perhatian terhadap efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut.
Pengamat menilai pengungkapan kasus ini dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, penyaluran anggaran hingga evaluasi program.
DPR pun memastikan tidak akan berhenti pada pengungkapan kasus hukum semata. Evaluasi terhadap sistem dan tata kelola kelembagaan akan menjadi fokus agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan gizi masyarakat benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPR berharap kepercayaan publik terhadap program MBG dapat dipulihkan sekaligus memastikan praktik penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.
