LA PAZ, BOLIVIA — Presiden Bolivia Rodrigo Paz resmi menetapkan status darurat nasional di tengah gelombang demonstrasi besar yang telah melumpuhkan sejumlah wilayah vital negara tersebut selama beberapa pekan terakhir. Keputusan ini diambil setelah aksi blokade jalan oleh kelompok demonstran menyebabkan terganggunya distribusi pangan, bahan bakar, hingga layanan kesehatan di berbagai daerah.
Langkah darurat tersebut memberikan kewenangan kepada militer untuk turun langsung membantu kepolisian membuka kembali jalur transportasi yang ditutup massa aksi, terutama di ruas-ruas utama yang menghubungkan ibu kota administratif La Paz dengan wilayah lain.
Blokade Lumpuhkan Ibu Kota, Ekonomi Tertekan 50 Hari
Menurut laporan yang dikutip dari Al Jazeera pada Minggu (21/6/2026), rangkaian blokade yang tersebar di berbagai titik strategis telah membuat La Paz terisolasi secara efektif. Para pengunjuk rasa menuntut Presiden Paz mundur, dengan alasan kebijakan penghematan pemerintah telah membuat aktivitas ekonomi stagnan hingga hampir 50 hari.
Situasi ini memperparah tekanan sosial di masyarakat. Sejumlah sektor usaha terpaksa menghentikan operasional, sementara pasokan kebutuhan pokok mulai menipis di pasar-pasar utama.
Pemerintah: Protes Telah Berubah Jadi Ancaman Sistemik
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Sabtu (20/6) pagi waktu setempat, Presiden Rodrigo Paz menegaskan bahwa situasi yang terjadi bukan lagi sekadar aksi protes biasa, melainkan telah berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas negara.
“Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat,” ujar Presiden Paz dalam pidatonya.
Pemerintah menilai bahwa aksi blokade yang terus berlanjut telah mengganggu distribusi bahan bakar secara serius, termasuk terhentinya truk-truk tangki yang membawa pasokan energi ke berbagai wilayah.
Dekrit 90 Hari, Militer Turun Bantu Polisi
Status darurat nasional tersebut diberlakukan selama 90 hari, meski pemerintah membuka kemungkinan pencabutan lebih cepat apabila situasi keamanan membaik dan ancaman terhadap warga sipil mereda.
Dalam aturan tersebut, pemerintah secara tegas melarang segala bentuk pemblokiran jalan, jalur, maupun akses transportasi yang menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Selain itu, angkatan bersenjata juga diminta untuk mendukung kepolisian dalam operasi pemulihan ketertiban. Tugas mereka mencakup pembukaan kembali akses jalan utama serta perlindungan terhadap warga di wilayah terdampak.
Korban Jiwa dan Eskalasi Kekerasan
Selama lima minggu terakhir, ketegangan antara aparat keamanan dan demonstran terus meningkat. Bentrokan dengan polisi anti huru-hara dilaporkan telah menyebabkan ratusan orang ditangkap serta puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Berdasarkan data otoritas setempat, sedikitnya 365 orang telah ditahan dan 37 orang terluka dalam rangkaian bentrokan tersebut.
Situasi semakin memprihatinkan dengan laporan korban jiwa. Sedikitnya 17 orang dilaporkan meninggal dunia, sebagian besar akibat keterlambatan akses layanan medis yang terganggu oleh blokade transportasi.
Kantor Ombudsman Bolivia dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menyebutkan bahwa keterbatasan distribusi medis menjadi faktor utama meningkatnya angka kematian selama krisis berlangsung.
Krisis Sosial: Rak Kosong hingga Rumah Sakit Kekurangan Oksigen
Dampak krisis berkepanjangan mulai terlihat di berbagai sektor kehidupan. Sejumlah toko dan bisnis dilaporkan tutup, sementara rak-rak supermarket di beberapa kota besar kosong akibat terhambatnya distribusi barang.
Lebih jauh, fasilitas kesehatan juga menghadapi tekanan serius. Beberapa rumah sakit dilaporkan mengalami kekurangan pasokan oksigen, kondisi yang memperburuk kemampuan penanganan pasien dalam keadaan kritis.
Di tengah situasi tersebut, sebagian kelompok masyarakat bahkan menyerukan tindakan lebih tegas dari pemerintah untuk memulihkan ketertiban nasional.
Ketegangan Politik Masih Berlanjut
Hingga kini, belum ada tanda-tanda meredanya ketegangan antara pemerintah dan kelompok demonstran. Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa langkah darurat diperlukan untuk mengembalikan stabilitas negara. Di sisi lain, para pengunjuk rasa tetap menolak kebijakan penghematan yang menjadi pemicu utama gelombang protes.
Dengan status darurat yang kini berlaku, Bolivia memasuki fase baru krisis politik yang berpotensi memperdalam polarisasi di tengah masyarakat, sekaligus menjadi ujian besar bagi pemerintahan Rodrigo Paz dalam menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan.
