Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikit pun terhadap praktik pungutan liar (pungli), permintaan modal/uang imbalan (fee), hingga manipulasi harga bahan baku.
Sudaryono mengingatkan bahwa para Kepala SPPG memegang status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terikat aturan sebagai abdi negara. Oleh karena itu, segala bentuk pungli atau permintaan imbalan dari yayasan maupun mitra penyedia (vendor) masuk dalam kategori kejahatan hukum.
“Barang siapa Kepala SPPG atau kepala dapur mana pun manakala meminta fee atau tambahan dari mitra/yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi dan korupsi. Karena mereka adalah PPPK, abdi negara,” tegas Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Buka Pintu Laporan Publik dan Ancam Tutup Dapur
BGN meminta para mitra, penyedia bahan baku, maupun masyarakat luas yang merasa diperlakukan tidak adil atau dimintai kickback oleh oknum pengelola dapur untuk segera melapor. Pihak BGN memastikan bakal langsung menindaklanjuti setiap laporan dengan investigasi mendalam.
Langkah tegas yang disiapkan BGN jika tuduhan terbukti:
-
Pemberhentian Tak Dengan Hormat: Oknum Kepala SPPG atau pegawai yang melanggar dipastikan langsung dipecat.
-
Pembekuan Fasilitas: Operasional dapur SPPG bersangkutan akan di-suspend atau ditutup permanen.
-
Proses Hukum: Kasus akan diteruskan ke jalur hukum karena menyangkut tindak pidana korupsi.
“Kepala SPPG yang membeli bahan dengan harga tidak wajar, di-markup, atau minta kickback, itu pelanggaran korupsi. Kalau terbukti, pasti kami pecat dan dapurnya kami tutup!” seru Sudaryono.
Siapkan Sistem Digital Anti-Kongkalikong
Untuk menutup ruang gerak oknum dan memotong potensi transaksi gelap (hanky-panky), BGN tengah menggodok platform pengadaan bahan baku berbasis digital. Sistem ini dirancang agar seluruh supplier lokal mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan tanpa perlu bernegosiasi di bawah meja dengan pengelola dapur.
Sudaryono menegaskan, aksi pembersihan internal ini penting dilakukan agar kerja keras mayoritas pegawai BGN yang jujur tidak tercoreng oleh ulah segelintir oknum.
Di balik ketegasan penataan tata kelola ini, Sudaryono mengungkapkan keprihatinannya saat turun ke lapangan melihat kondisi fisik anak-anak sekolah—baik di kota maupun di desa—yang tumbuh kembangnya belum optimal akibat kekurangan gizi.
Program MBG dirancang bukan sekadar ajang bagi-bagi makanan, melainkan investasi masa depan bangsa yang membawa dampak ganda (double-effect) yaitu memastikan fisik anak-anak kuat, otak cerdas, dan siap menempuh pendidikan dengan baik dan memutar roda perekonomian desa karena bahan baku dibeli langsung dari petani, peternak, dan pedagang sekitar secara adil.
