JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp3,7 triliun untuk membantu 79 pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal, terutama memenuhi belanja pegawai.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan itu dihitung setelah pemerintah mengevaluasi efisiensi anggaran serta potensi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertunda.
“Kalau itu kita untuk belanja pegawainya saja itu lebih kurang Rp3,7 triliunan,” kata Tito usai konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Tito, kebutuhan dukungan fiskal akan meningkat signifikan bila mencakup sektor lain di luar belanja pegawai sehingga totalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp14 triliun.
“Tapi kalau ditambah yang lain-lain lebih kurang Rp14 triliun. Jadi kita bukan miliar, triliun,” ujarnya.
Perhitungan tersebut disusun berdasarkan kondisi nyata daerah yang mengalami tekanan fiskal serta kebutuhan menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Mendagri menegaskan mayoritas kebutuhan berasal dari pembiayaan pegawai di 79 daerah, sedangkan tambahan anggaran lainnya diarahkan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Kalau belanja pegawainya 79 itu kalau enggak salah hampir Rp3,5 triliun. Yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp14-an triliun,” katanya.
Tito mengungkapkan Kementerian Keuangan memiliki estimasi berbeda terkait kebutuhan dukungan fiskal bagi pemerintah daerah dengan angka yang lebih besar.
“Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp20 triliun,” kata Tito.
Usulan tambahan DAU masih akan dibahas lintas kementerian sebelum diputuskan sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.***
