JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 13 pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) setelah mereka terbukti terlibat aktivitas judi online. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah laporan yang diterima kementerian melalui masyarakat terlebih dahulu diverifikasi.
Keputusan pencopotan itu diambil dalam rapat internal Kementan yang digelar sejak Senin (31/8) pagi. Amran mengatakan, pihaknya tidak ingin memberikan toleransi terhadap pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
“Hari ini kami rapat mulai jam 06.00 pagi. Kemudian pertemuan ada yang kami tindak, pejabat 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua, 13 (orang),” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (31/8).
Menurut Amran, pencopotan tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba. Kementan sebelumnya menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pegawai dalam aktivitas judi online. Informasi itu kemudian diperiksa dan diverifikasi sebelum keputusan sanksi dijatuhkan.
Ia memastikan 13 pejabat tersebut dicopot secara permanen dari jabatan strukturalnya. Amran juga telah meminta pejabat terkait segera mencari pengganti agar posisi yang ditinggalkan dapat langsung diisi.
“Kronologinya, kita dapat laporan, kemudian kita verifikasi betul, kita copot permanen. Bukan copot sembarang. Saya minta Pak Irjen dengan Pak Sekjen carikan pengganti,” kata Amran.
Pembinaan Tak Berhasil, Sanksi Diperkeras
Amran mengatakan, Kementan sebelumnya telah menempuh pendekatan pembinaan ketika menemukan pelanggaran serupa. Peringatan diberikan kepada pegawai agar tidak kembali terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan.
Namun, upaya tersebut dinilai tidak cukup karena pelanggaran kembali terjadi. Kondisi itu membuat Kementan memilih menjatuhkan sanksi lebih tegas, termasuk mencopot pejabat yang terbukti terlibat.
“Dulu pernah ada kecil-kecil (kejadian yang sama), kami beri peringatan. Kami mencoba pembinaan, memberi peringatan. Ternyata berulang. Lebih baik ini diberhentikan, dicopot sekalian,” ujar Amran.
Ia bahkan membuka kemungkinan memberikan sanksi lebih berat apabila pelanggaran serupa kembali dilakukan. Menurut dia, ASN yang mengulangi perbuatan tersebut berpotensi diberhentikan sebagai pegawai negeri.
“Kalau mengulangi, peluangnya sangat besar saya berhentikan,” tegasnya.
Salah Satu Oknum Deposit Hampir Rp200 Juta
Selain mengungkap jumlah pejabat yang dicopot, Amran juga menyebut temuan mengenai nilai deposit judi online salah satu oknum pegawai Kementan. Nilainya disebut mencapai hampir Rp200 juta.
“Uang yang deposit ya istilahnya? Itu sampai ada satu orang Rp100 (juta) hampir Rp200 juta,” ungkap Amran.
Amran tidak memerinci identitas pejabat yang disebut memiliki deposit tersebut. Ia juga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai posisi maupun mekanisme penggunaan dana tersebut dalam aktivitas judi online.
Bagi Amran, keterlibatan ASN dalam judi online merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibiarkan. Ia menilai pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat sehingga harus mampu menjaga perilaku dan memberikan contoh yang baik.
“Ini tidak boleh, ini melanggar. Kita sebagai umat beragama, kita sebagai anak bangsa, apalagi kita PNS, kita ini pelayan, itu tidak boleh memberi contoh yang tidak baik. 13 dicopot, ganti permanen, titik,” ujarnya.
Kementan Siapkan Pengganti
Amran memastikan pencopotan 13 pejabat tersebut tidak akan mengganggu jalannya pelayanan dan operasional Kementan. Sebab, kementerian segera menyiapkan pejabat pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
Ia menyebut jumlah pejabat yang dicopot relatif kecil dibandingkan keseluruhan jumlah pegawai Kementan yang mencapai sekitar 52 ribu orang di seluruh Indonesia.
“Pegawainya Kementan itu ada 52 ribu, pejabatnya dicopot hanya 13, enggak masalah. Copot permanen diganti hari ini,” pungkas Amran.
Dengan keputusan tersebut, Kementan menegaskan bahwa pelanggaran terkait judi online di lingkungan kementerian akan ditindak setelah melalui proses verifikasi. Sanksi pencopotan permanen menjadi langkah yang dipilih terhadap 13 pejabat yang dinyatakan terbukti terlibat.
