JAKARTA — Pemerintah mempercepat penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga sesuai ketentuan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas jalur distribusi barang subsidi yang selama ini relatif panjang.
“Jadi, penyaluran barang subsidi ini, seperti diarahkan Bapak Presiden, harus diimplementasikan dengan baik dan kemudian harus diakselerasi. Jadi memang kami sekarang intensif untuk mempercepat proses penyaluran barang-barang subsidi,” tutur Ferry, Rabu (21/10).
Percepatan distribusi ini menjadi prioritas setelah 10.070 gerai KDKMP resmi beroperasi secara serentak pada 15 Oktober 2026.
Tiga Komoditas Subsidi Mulai Tersedia di Gerai KDKMP
Hasil pemantauan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa gerai KDKMP yang telah beroperasi mulai menyediakan berbagai kebutuhan bersubsidi.
Komoditas yang tersedia antara lain minyak goreng MinyaKita, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta LPG 3 kilogram yang banyak digunakan rumah tangga.
Ferry menjelaskan, pasokan minyak goreng dan beras di sejumlah gerai yang ditinjau relatif berjalan lancar sehingga perhatian pemerintah kini diarahkan pada percepatan penyalurannya.
“Minyak goreng, beras, relatif tidak ada masalah. Tapi kemudian memang kita perlu akselerasi saja,” papar dia.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, Kementerian Koperasi akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara.
Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan dapat mempercepat distribusi barang bersubsidi sehingga jangkauan pelayanan KDKMP semakin luas.
KDKMP Diharapkan Pangkas Rantai Distribusi
Menurut Ferry, penyaluran barang bersubsidi melalui KDKMP menjadi langkah strategis karena pemerintah selama ini telah mengalokasikan anggaran besar untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.
Namun, rantai distribusi yang panjang selama puluhan tahun dinilai membuat akses masyarakat terhadap barang bersubsidi belum optimal.
Melalui gerai KDKMP, pemerintah berupaya mendekatkan jalur penyaluran barang kebutuhan pokok kepada masyarakat sekaligus menjaga agar harga jual mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kehadiran koperasi di tingkat desa dan kelurahan juga diharapkan mampu memperkuat peran ekonomi lokal serta memperluas akses masyarakat terhadap program pemerintah.
KDKMP Ditargetkan Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah
Ferry berharap jaringan KDKMP dapat berkembang menjadi saluran distribusi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.
“KDKMP di seluruh desa dan kelurahan nantinya akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan kemudian menjadi jawaban atas kehadiran negara di lapangan untuk menggantikan para aktor nonnegara yang selama sekian puluh tahun ini menjadi kultur di masyarakat,” jelas Ferry.
Dengan beroperasinya 10.070 gerai, percepatan pasokan menjadi tahapan penting agar keberadaan KDKMP tidak hanya memperluas jaringan koperasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah kini memprioritaskan penguatan distribusi agar barang bersubsidi semakin mudah dijangkau, tersedia secara lebih merata, dan dapat dibeli sesuai harga yang ditetapkan.***
