JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Nico Afinta menjelaskan mengenai alasan dibalik diterapkannya syarat tinggi badan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru-baru ini dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa ketentuan ini diperlukan untuk posisi-posisi yang berkaitan langsung dengan aspek keamanan dan ketertiban.
Sebagai contoh, posisi penjaga tahanan di Kemenkumham memerlukan kondisi fisik yang memadai agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan optimal. “Pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan, seperti penjaga tahanan, membutuhkan kondisi fisik tertentu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu, tinggi dan berat badan menjadi faktor penting yang diperhatikan dalam seleksi CPNS,” ujar Nico pada Kamis (20/02/2025).
Nico menekankan bahwa persyaratan tinggi dan berat badan bukanlah untuk tujuan semata-mata, melainkan untuk memastikan para pegawai memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab yang ada di posisi yang dilamar. Hal ini sejalan dengan upaya Kemenkumham yang terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kualifikasi peserta sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada.
Sebagai bentuk penyesuaian, Kemenkumham juga telah menurunkan persyaratan tinggi badan untuk formasi SLTA/sederajat sebanyak 2 cm, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, tinggi badan pria yang sebelumnya 165 cm kini menjadi 163 cm, sementara tinggi badan wanita yang semula 160 cm dipangkas menjadi 158 cm.
“Kami senantiasa berusaha menyesuaikan persyaratan agar CPNS yang diterima benar-benar memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk setiap jabatan,” tambahnya.
Selain itu, Nico juga menjelaskan bahwa pengukuran tinggi badan dilakukan dalam tahap tes kesehatan. Untuk menjamin integritas tes ini, Kemenkumham menggandeng rumah sakit pemerintah yang memiliki kualifikasi dalam melakukan tes kesehatan. “Kami pastikan seluruh tahapan tes kesehatan, termasuk pengukuran tinggi badan, berjalan dengan transparan dan tanpa kecurangan,” ungkapnya.
Dengan adanya standar yang sama untuk seluruh peserta, Nico menegaskan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam proses seleksi. Untuk memberi ruang bagi peserta yang merasa keberatan terhadap hasil seleksi, panitia juga menyediakan masa sanggah agar mereka dapat memastikan bahwa hasil tes dan data yang tercatat sudah sesuai.
Sebagai informasi tambahan, seleksi CPNS 2024 berlangsung sebelum pemisahan Kemenkumham dalam kabinet baru Presiden Prabowo. Setelah pemisahan, koordinasi penyelesaian tahapan seleksi tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Hukum.
