BEIJING, CHINA — Pemerintah China mengecam rencana Amerika Serikat (AS) memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran melalui sanksi dan sanksi sekunder. Beijing menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional dan berpotensi memperburuk ketegangan serta mengganggu stabilitas ekonomi global.
Penolakan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, Selasa (25/8). Pernyataan tersebut merespons rencana Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang disebut akan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran sekaligus memberikan konsekuensi kepada negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan Washington.
Lin menegaskan China tidak menerima penerapan sanksi sepihak yang dinilai bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Menurut dia, langkah tersebut juga tidak memiliki mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“China sangat menentang sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB,” kata Lin.
China menilai kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran tidak akan menyelesaikan persoalan yang menjadi sumber ketegangan di kawasan. Sebaliknya, pendekatan konfrontatif justru dikhawatirkan membuka ruang bagi eskalasi yang lebih luas.
Lin mengatakan perang ekonomi dan tekanan maksimum berpotensi menimbulkan dampak di luar hubungan antara AS dan Iran. Kebijakan tersebut, menurut Beijing, dapat mengganggu tatanan ekonomi serta sistem keuangan internasional dan berdampak terhadap kepentingan negara lain.
“Perang ekonomi dan tekanan maksimum tidak membantu menyelesaikan masalah. Sebaliknya, tindakan tersebut hanya meningkatkan ketegangan dan konflik, menciptakan risiko limpahan (spillover effect), mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global, serta merusak hak dan kepentingan sah negara-negara lain,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Iran, Beijing mendorong seluruh pihak mengutamakan langkah diplomatik. China berpandangan bahwa penurunan ketegangan politik perlu menjadi prioritas agar jalur komunikasi dan negosiasi dapat kembali dibuka.
Menurut Lin, penyelesaian melalui dialog dan perundingan menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan memperluas tekanan ekonomi. Beijing menilai ruang diplomasi masih diperlukan untuk mencegah konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Sikap China juga berkaitan dengan potensi penerapan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang tetap menjalin hubungan dengan Iran. Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kerja sama Beijing dan Teheran.
Lin menegaskan hubungan China dengan Iran selama ini dijalankan dengan mengacu pada norma dan hukum internasional. Karena itu, Beijing menolak adanya campur tangan pihak luar terhadap kerja sama kedua negara.
“Kerja sama China dengan Iran selalu dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak sepatutnya diganggu atau dirusak,” kata Lin.
China selanjutnya memastikan akan terus mencermati perkembangan kebijakan AS terhadap Iran. Beijing juga menyatakan tidak akan tinggal diam apabila kebijakan sanksi Washington dinilai berdampak terhadap hak dan kepentingan sah China.
Pemerintah China, kata Lin, siap mengambil langkah yang dianggap diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Beijing tidak hanya menolak kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran, tetapi juga bersiap menghadapi konsekuensi yang mungkin muncul terhadap hubungan ekonomi dan kerja samanya dengan Teheran.
“China memantau dengan saksama perkembangan terkait dan akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sahnya,” pungkasnya.
