Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara terkait gelombang keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Bahlil menegaskan bahwa insiden ini sama sekali bukan karena negara kekurangan pasokan batu bara, melainkan murni akibat kegagalan teknis operasional dan distribusi di internal PT PLN (Persero).
Pemerintah mengklaim telah menjalankan fungsi regulasi secara maksimal untuk mengamankan energi primer bagi kelistrikan nasional.
Pasokan Batu Bara Surplus: Bola Panas Ada di Tangan PLN
Bahlil membeberkan data bahwa kebutuhan batu bara PLN secara nasional sebenarnya hanya berkisar 154 juta ton per tahun. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah bahkan sudah mewajibkan perusahaan tambang domestik memasok hingga 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.
Dengan angka yang surplus tersebut, Bahlil menyebut urusan kelancaran setrum kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen logistik PLN.
Kronologi Ambyarnya Sistem Kelistrikan Jawa
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, langsung menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemadaman terpaksa dilakukan demi menghindari kelumpuhan total (blackout) akibat rontoknya dua jantung sistem kelistrikan Jawa.
Dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) skala besar milik mitra swasta (Independent Power Producer/IPP) mengalami kendala teknis mendadak dalam waktu bersamaan dan terpaksa keluar dari sistem transmisi utama Jawa.
Sempat terjadi tantangan pemenuhan batu bara kalori menengah (Medium Rank Coal). Namun, dengan sokongan darurat dari Kementerian ESDM, pasokan pengganti kini mulai dialirkan.
Akibat daya pasokan menurun drastis, PLN menerapkan pemadaman bergilir terukur di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah Malang Raya.
Bahlil mengaku telah mengontak langsung Dirut PLN untuk memastikan evaluasi total dilakukan secepat mungkin. Pemerintah meminta skenario mitigasi diperketat agar stabilitas daya listrik di masa depan tidak lagi mengorbankan kenyamanan hajat hidup rakyat banyak.
