JAKARTA – Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (3/3) memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah pada Kamis (27/3), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total kerusakan dan kerugian mencapai Rp1.699.670.076.814. Nilai ini mencerminkan dampak luas terhadap infrastruktur serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
Kabupaten Bekasi mencatat nilai kerusakan tertinggi, yaitu Rp 659,1 miliar, ditambah kerugian Rp 20,9 miliar, sehingga total mencapai Rp 680 miliar. Di sisi lain, Kota Bekasi mengalami kerugian terbesar tanpa catatan kerusakan fisik, yaitu sebesar Rp 878,6 miliar.
DKI Jakarta melaporkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp 1,92 miliar. Kabupaten Bogor mencatat total dampak Rp 96,7 miliar, sedangkan Kota Depok mengalami kerugian dan kerusakan senilai Rp 28,8 miliar.
Kabupaten Tangerang melaporkan kerugian sebesar Rp 5,06 miliar tanpa kerusakan fisik, sementara Kota Tangerang dan Tangerang Selatan tidak mencatat kerugian maupun kerusakan signifikan.
Sektor perumahan menjadi yang paling terdampak, dengan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp 1.344.732.352.500. Dampak ini meliputi kerusakan tempat tinggal serta kerugian akibat kehilangan barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
Sektor infrastruktur turut terdampak dengan kerusakan senilai Rp 45.880.000.000 dan kerugian sebesar Rp 110.117.582.000 akibat terganggunya akses transportasi dan fasilitas umum. Total dampak sektor ini mencapai Rp 155.997.582.000.
Di sektor ekonomi, kerusakan tercatat sebesar Rp 130.275.000.000 dan kerugian akibat penurunan aktivitas ekonomi mencapai Rp 14.188.511.000. Ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Kerugian di sektor sosial tercatat sebesar Rp 36.786.198.314, mencakup gangguan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta meningkatnya kebutuhan bantuan sosial.
Selain itu, kerugian lintas sektor tercatat sebesar Rp 352.452.000. Kerugian ini meliputi dampak terhadap tata kelola pemerintahan, lingkungan, serta berbagai aspek lainnya yang terdampak dalam penanganan bencana.
Dengan total kerugian dan kerusakan yang mendekati angka Rp 1,7 triliun, banjir Jabodetabek 2025 menjadi salah satu bencana dengan dampak ekonomi dan sosial paling signifikan di awal tahun ini.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BNPB telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan intensitas hujan di kawasan terdampak. BNPB juga telah menyalurkan bantuan dana operasional serta logistik dan peralatan senilai Rp 8.225.706.356 kepada pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana.
Upaya Pemulihan
Saat ini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tengah berlangsung untuk memulihkan infrastruktur serta permukiman terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. telah melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan dua jembatan bailey di Kabupaten Bogor pada Rabu (12/3), termasuk di Desa Jogjogan. Sementara itu, jembatan di Desa Tugu Utara telah mencapai progres 60 persen dan diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat.
Selain itu, untuk mengantisipasi potensi pergerakan tanah, pemerintah akan merelokasi 428 unit rumah di Desa Bojong Koneng, Cijayanti, dan Karang Tengah ke kawasan Sentul City. Sembilan unit rumah di Kampung Pensiunan juga akan dipindahkan ke wilayah Cisarua guna menjamin keselamatan warga.
Sebagai langkah strategis dalam mempercepat proses pemulihan sekaligus mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait telah melaksanakan Operasi Manajemen Krisis (OMC) di wilayah Jabodetabek sejak 4 hingga 20 Maret 2025. Kegiatan ini akan dilanjutkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada akhir Maret 2025.
BNPB terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mempercepat pemulihan dan memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang.
