JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat strategi stabilisasi harga minyak goreng rakyat MinyaKita dengan mendorong dominasi distribusi melalui BUMN pangan hingga mencapai minimal 60 persen dari total penyaluran nasional.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam menjaga harga tetap terjangkau sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut seperti disampaikan Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa dalam media briefing di Kantor BAKOM RI Jakarta, Senin (20/4/2026).
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa peningkatan porsi distribusi melalui BUMN diyakini mampu menekan harga di tingkat konsumen.
“Nah tentu dengan 60 persen maka pengendalian harganya akan berlangsung lebih murah. Itu yang kita cari dan kita dorong ke depan,” ujar Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa.
Ia mengungkapkan bahwa rencana tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil koordinasi intensif bersama pelaku usaha, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait.
Kesepakatan yang tercapai menunjukkan dukungan luas terhadap peningkatan peran BUMN dalam rantai distribusi MinyaKita sebagai instrumen pengendalian harga.
“Sudah beberapa kali kami lakukan kolaborasi dengan teman-teman baik dari UMI, kelas usaha, gabungan, dan Kementerian Lembaga terkait sebagai pemasukan yang baik. Secara resmi, mereka sepakat untuk melakukan 60 persen,” kata Ketut.
Usulan kebijakan ini telah diajukan kepada Menteri Perdagangan untuk segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan operasional yang lebih konkret.
Perusahaan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD diproyeksikan menjadi garda depan distribusi langsung ke pasar tradisional guna memperpendek rantai pasok.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan membuka peluang lebih luas dengan mendorong distribusi MinyaKita melalui BUMN hingga 100 persen apabila kondisi memungkinkan.
“Kami minta ke depan, kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag, ini kan 30 persen (35 persen), kalau bisa ke depan kita naikkan lagi. Apakah 60 persen ke BUMN atau 100 persen, aku lihat situasinya nanti, biar mudah dikontrol,” kata Amran.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kebijakan distribusi berbasis BUMN yang telah berjalan saat ini sudah menunjukkan dampak positif terhadap stabilitas harga di pasar.
Data terbaru mencatat harga rata-rata MinyaKita per 10 April 2026 berada di angka Rp15.961 per liter, mengalami penurunan sekitar 5,45 persen dibandingkan akhir Desember 2025.
Penurunan harga tersebut menjadi indikator bahwa intervensi distribusi melalui BUMN mulai memberikan efek nyata bagi konsumen.
Tak hanya itu, realisasi distribusi MinyaKita melalui BUMN bahkan telah melampaui target awal pemerintah yang ditetapkan minimal 35 persen.
Saat ini, porsi distribusi melalui BUMN tercatat mencapai sekitar 49,45 persen dari total penyaluran nasional.
“Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga MinyaKita. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik,” ujar Budi.
Dengan tren positif tersebut, pemerintah kini berada di persimpangan strategis untuk memperbesar peran BUMN demi menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih terkendali, transparan, dan berpihak pada masyarakat.***
