JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat intervensi pasar guna menjaga pasokan beras premium tetap tersedia dan harga tetap stabil di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan melalui distribusi beras premium, program SPHP, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memastikan beras premium di pasaran tidak mengalami kelangkaan.
“Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada,” kata Ketut.
Menurutnya, kekosongan hanya terjadi di sebagian gerai ritel, sedangkan pasokan di lokasi lain masih tersedia bagi konsumen.
Pemerintah memastikan stok beras premium, terutama produksi BUMN, tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food dan lain sebagainya. Pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini pasar ritel modern,” ujarnya.
Distribusi beras premium terus diperkuat agar pasokan di pasar modern maupun saluran perdagangan lainnya tetap terjaga.
Bapanas menilai kenaikan harga beras premium masih berada pada tingkat yang relatif terkendali dibandingkan batas HET yang berlaku.
Harga beras premium nasional hingga pekan ketiga Juli 2026 tercatat rata-rata Rp15.966 per kilogram berdasarkan pemantauan Bapanas.
Angka tersebut merupakan rata-rata harga dari seluruh wilayah yang masuk dalam tiga zonasi HET beras premium.
Di Zona I, harga rata-rata beras premium mencapai Rp15.224 per kilogram hingga 24 Juli 2026.
Wilayah Zona I meliputi Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan sebagian wilayah Sulawesi.
Harga tersebut hanya sekitar 2,17 persen di atas HET sebesar Rp14.900 per kilogram sehingga masih dinilai stabil.
Pemerintah menilai kenaikan harga pada segmen premium masih wajar karena mayoritas dikonsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas.
Sementara itu, perlindungan bagi masyarakat berpendapatan rendah diperkuat melalui bantuan pangan dan SPHP beras.
Sejak Januari 2026, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat telah mencapai sekitar 1,4 juta ton.
Realisasi tersebut berasal dari penjualan SPHP Januari-Februari sebanyak 221,05 ribu ton.
Penyaluran SPHP periode Maret hingga Juli mencapai 520,83 ribu ton.
Program bantuan pangan tahap pertama juga telah terealisasi sebanyak 662,88 ribu ton.
Bapanas mengajak masyarakat melihat kondisi perberasan secara menyeluruh, termasuk perkembangan produksi di tingkat petani.
Pemerintah menilai keberhasilan produksi dalam negeri menjadi faktor penting yang menjaga pasokan tetap aman sepanjang tahun.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional berada dalam kondisi aman.
Menurut Amran, hasil swasembada pada 2025 membuat cadangan beras nasional berada pada level yang sangat kuat.
Stok beras nasional hingga pekan ketiga Juli 2026 mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Cadangan tersebut ditopang gudang berkapasitas 3 juta ton serta tambahan gudang sewa sekitar 2,3 juta ton.
Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri terus mengawasi distribusi beras agar tidak terjadi permainan harga di pasar.
Pelaku usaha diingatkan untuk mematuhi ketentuan karena setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.***
