SULUT – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa) yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara.
Kegiatan yang memasuki penyelenggaraan ketiga ini mengangkat tema “Peran Strategis Generasi Muda dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, serta mahasiswa dan praja untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia.
Sebelumnya, BNPP MENYALA telah digelar di IPDN Kampus Kalimantan Barat dan Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan RI di Belu, Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan ini, BNPP RI berupaya memperluas pemahaman generasi muda mengenai tantangan, peluang, dan masa depan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, dalam kesempatan tersebut menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Menurut Mendagri, kawasan perbatasan tidak hanya perlu dipahami sebagai objek kajian akademik, tetapi juga sebagai ruang pengabdian yang membutuhkan kontribusi nyata dari generasi muda.
“Saya berharap para praja dan mahasiswa memiliki kepedulian serta komitmen untuk turut berkontribusi dalam pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Edfrie membacakan arahan Mendagri.
Ia menjelaskan, BNPP MENYALA merupakan gagasan Menteri Dalam Negeri untuk memperkenalkan peran dan fungsi BNPP RI secara lebih luas kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah perbatasan. Peningkatan literasi publik mengenai isu perbatasan dinilai penting untuk memperkuat keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni, mengatakan BNPP MENYALA merupakan bagian dari strategi komunikasi publik lembaga untuk mendekatkan isu perbatasan kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa.
Menurut Belly, perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai garis batas geografis antarnegara, melainkan juga sebagai simbol kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Perbatasan adalah ruang hidup bersama yang mencerminkan kehadiran negara, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Kelompok Ahli BNPP RI Robert Simbolon mengajak para peserta melihat kawasan perbatasan sebagai satu kesatuan yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan.
Menurut Robert, perbatasan memiliki fungsi strategis baik ke dalam maupun ke luar. Dari sisi internal, perbatasan menjadi instrumen pengaturan administrasi dan hukum nasional, sedangkan secara eksternal berperan sebagai pintu awal hubungan antarnegara.
Ia juga menyoroti kompleksitas pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia yang terus berkembang seiring karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas. Kondisi tersebut membuat mobilitas lintas batas semakin dinamis dan memerlukan tata kelola yang terintegrasi.
Dalam sesi berikutnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Sri Ratna Pasiak, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di Sulawesi Utara.
Menurutnya, kawasan perbatasan merupakan cerminan sejauh mana negara hadir dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sri Ratna juga memaparkan sejumlah potensi unggulan di kawasan perbatasan Sulawesi Utara, mulai dari komoditas pertanian seperti pala, kelapa, dan cengkeh hingga sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peluang besar untuk mendukung perdagangan nasional dan ekspor.
Dari kalangan akademisi, Goinpeace Tumbel menilai kawasan perbatasan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, seperti keterbatasan akses pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur dasar yang belum merata.
Selain itu, kawasan perbatasan juga menghadapi tantangan sosial berupa potensi krisis identitas dan melemahnya nasionalisme apabila pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, semangat bela negara saat ini tidak hanya diwujudkan melalui pendidikan militer, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi, penguasaan keterampilan, dan kapasitas individu agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Melalui BNPP MENYALA, BNPP RI berharap generasi muda semakin memahami pentingnya kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis yang tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Program ini menjadi salah satu upaya BNPP RI menyiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki kepedulian, kapasitas, dan semangat kebangsaan untuk mendorong terwujudnya kawasan perbatasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
