JAMBI — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono memimpin gerakan tanam padi serentak di 16 provinsi sebagai upaya strategis pemerintah menjaga dan meningkatkan produksi pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim, khususnya El Nino.
Kegiatan ini dipusatkan di lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi, Selasa (21/4/2026), dan diikuti secara daring oleh berbagai daerah lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono mendorong percepatan pemanfaatan lahan CSR di Jambi agar segera masuk masa tanam, dengan target 5.000 hektare lahan dapat langsung produktif.
Wamentan yang akrab disapa Mas Dar menegaskan, percepatan tanam menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berpotensi menekan produksi pangan. Ia juga mengajak pemerintah daerah memanfaatkan sisa musim hujan untuk mempercepat masa tanam.
“Sekarang momen yang tepat. Mumpung masih ada hujan, kita percepat tanam. Kalau tanam lebih cepat, panen juga lebih cepat. Semakin banyak yang ditanam, semakin besar hasil panen kita,” kata Wamentan Sudaryono.
Ia menjelaskan, keberhasilan program CSR tidak hanya bergantung pada pencetakan lahan, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatannya. Untuk itu, Kementerian Pertanian menurunkan penyuluh, Brigade Pangan, serta dukungan alat dan mesin pertanian guna mempercepat proses tanam.
Di lapangan, penanaman dilakukan secara serentak dengan memanfaatkan teknologi mekanisasi seperti rice transplanter dan drone, sebagai bagian dari modernisasi pertanian sekaligus solusi atas keterbatasan tenaga kerja.
“Pemanfaatan alat dan mesin pertanian harus dimaksimalkan agar proses tanam lebih cepat dan efisien. Dengan dukungan penyuluh serta keterlibatan petani dan Brigade Pangan, kita pastikan lahan yang sudah dicetak bisa segera ditanami dan memberikan hasil nyata,” ujar Wamentan Sudaryono.
Selain percepatan tanam, pemerintah juga mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air untuk menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino. Berbagai sumber air diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan pertanaman di lahan CSR.
“Kita identifikasi sumber air, siapkan pompa, sumur bor, dan manfaatkan air sungai agar lahan yang sudah dicetak tetap bisa ditanami,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya momentum waktu tanam dalam menjaga produksi.
“Benih bisa kita bantu, pupuk bisa kita sediakan. Tapi air dan hujan tidak bisa kita datangkan. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk segera tanam,” tegasnya.
Secara nasional, program CSR telah dilaksanakan di 19 provinsi, dengan target seluruh lahan yang telah dicetak segera masuk siklus tanam untuk memperkuat produksi padi secara berkelanjutan.
Pemerintah juga memastikan pengawalan ketat di lapangan agar pemanfaatan lahan, termasuk dari skema CSR, dapat segera dilakukan tanpa penundaan, sementara kendala teknis diselesaikan secara paralel.
Program CSR di Jambi menjadi bagian dari strategi perluasan lahan produktif nasional. Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono turut membuka ruang bagi petani dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan, mulai dari benih hingga alat dan mesin pertanian.
Penanaman massal juga melibatkan petani dan generasi muda yang tergabung dalam Brigade Pangan dengan memanfaatkan teknologi modern seperti rice transplanter dan drone penabur benih maupun pupuk.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris memaparkan bahwa luas lahan baku sawah di wilayahnya mencapai 69.000 hektare, dengan lahan eksisting sekitar 54.000 hektare. Pada 2025, program CSR telah mencakup sekitar 1.200 hektare, dan ditargetkan meningkat menjadi 4.100 hektare pada 2026.
Namun, produksi padi Jambi saat ini baru memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan konsumsi daerah, sehingga masih terdapat kekurangan 29 persen untuk mencapai swasembada.
“Kami terus mendorong peningkatan luas tanam dan produksi. Salah satunya dengan mengubah pola pikir petani agar tidak hanya tanam sekali setahun, tetapi bisa dua hingga tiga kali,” ujar Al Haris.
Ia optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan irigasi dan bantuan sarana pertanian, Jambi dapat mencapai swasembada padi pada 2026.
Selain itu, ia juga mengusulkan tambahan infrastruktur seperti irigasi, jalan usaha tani, serta mesin pengering padi, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Timur.
“Kami siap mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan SDM Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh, hingga para petani di lokasi kegiatan.
