SUMUT – Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional (RPN) Ikhyar Velayati menilai aksi teror terhadap kantor media Tempo dan lembaga Kontras sebagai tindakan yang berlebihan dan menimbulkan tanda tanya.
Ia mengamati adanya kemungkinan motif tertentu di balik rangkaian peristiwa tersebut, terutama dalam kaitannya dengan polemik seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI.
BACA JUGA : Kantor Berita Tempo Diteror Paket Misterius Berisi Kepala Babi Busuk
“Polemik RUU TNI ini lebih banyak berkutat pada isu elite dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Saat ini, perhatian publik lebih tertuju pada program-program pemerintahan seperti pembangunan rumah serta peningkatan akses pendidikan. Namun, di tengah situasi ini, tiba-tiba muncul narasi tentang potensi ancaman Dwifungsi ABRI yang disusul dengan aksi teror terhadap kantor Tempo dan Kontras. Ini menimbulkan kesan adanya pola tertentu yang perlu dicermati lebih lanjut,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/3/2025).
Sebagai aktivis 98, Ikhyar menilai bahwa polemik terkait RUU TNI bisa saja dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan yang sedang berjalan.
“Menurut saya, isu ini tidak hanya sebatas RUU TNI. Bisa jadi ini bagian dari strategi yang lebih luas untuk melemahkan pemerintahan,” katanya.
BACA JUGA: Kapolri Perintahkan Bareskrim Usut Tuntas Teror di Kantor Tempo
Lebih lanjut, Ikhyar juga menyoroti kebijakan ekonomi-politik pemerintah saat ini yang dinilai membawa perubahan signifikan, termasuk kebijakan hilirisasi industri, upaya pemberantasan korupsi, serta langkah-langkah lain yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi nasional.
Sebelumnya, kantor Kontras mengalami aksi teror, disusul dengan pengiriman paket berisi benda mencurigakan ke kantor Tempo. Peristiwa ini memicu reaksi dari berbagai pihak yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Publik pun mendesak aparat keamanan untuk segera mengusut tuntas kasus ini, terutama karena insiden serupa telah terjadi dalam beberapa hari terakhir.
