JAKARTA – Langkah pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi senilai lebih dari Rp24 triliun mendapat dukungan kuat dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
Langkah tersebut dipandang sebagai intervensi fiskal yang presisi untuk memperkuat daya beli, mendorong konsumsi nasional, dan mempercepat pemerataan ekonomi menjelang semester kedua 2025.
Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyebut bahwa kebijakan ini tak hanya menjawab perlambatan ekonomi global, namun juga memanfaatkan momentum libur sekolah dan hari besar nasional guna memacu pertumbuhan domestik.
Paket stimulus ini menyasar sektor paling terdampak dan berpotensi memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Paket stimulus ini dirancang untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi triwulan II kembali ke kisaran 5% melalui intervensi fiskal yang menyasar langsung penguatan daya beli masyarakat.”
“Stimulus diberikan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif transportasi. Semua diarahkan secara tepat sasaran kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 17 juta pekerja, dan jutaan masyarakat pengguna moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara.”
“Ini merupakan strategi fiskal guna memperkuat konsumsi domestik dan mendorong multiplier effect yang nyata, terutama dengan adanya momentum libur sekolah dan tanggal merah,” terang Budisatrio.
Rincian stimulus mencakup alokasi Rp11,93 triliun untuk mempertebal bantuan sosial kepada KPM, Rp10,72 triliun bagi pekerja dalam bentuk subsidi gaji, serta insentif transportasi publik sebesar Rp940 miliar.
Selain itu, diskon tarif tol senilai Rp650 miliar dan pemotongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk sektor padat karya sebesar Rp200 miliar turut masuk dalam skema fiskal ini.
Anggaran tersebut sebagian besar dibiayai melalui APBN, sementara komponen non-APBN difokuskan pada dukungan untuk sektor ketenagakerjaan dan transportasi.
Menurut Budisatrio, skema ini mencerminkan respons cepat dan adaptif dari pemerintahan Presiden Prabowo terhadap kebutuhan ekonomi nasional.
“Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.”
“Saat mobilitas masyarakat meningkat karena libur sekolah dan tanggal merah, sektor-sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, dan penginapan di daerah-daerah tujuan wisata juga akan ikut bertumbuh,” lanjut Budisatrio.
Ia menambahkan bahwa program stimulus ini juga menggambarkan komitmen pemerintah terhadap ekonomi inklusif, dengan menyasar langsung kelompok rentan dan kelas menengah.
Baginya, menjaga konsumsi domestik berarti menjaga denyut utama ekonomi nasional.
“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terjaga dan bertumbuh. Saat konsumsi meningkat, seluruh sendi perekonomian juga akan turut bertumbuh. Ini adalah kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari rakyat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Budisatrio menegaskan komitmen Fraksi Gerindra untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pelaksanaan yang bersih, efisien, dan tanpa kebocoran.
“Evaluasi terhadap distribusi dan efektivitas program, termasuk koordinasi antar kementerian dan lembaga, menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR,” tutup Budisatrio.***
