Jagat media sosial baru-baru ini digegerkan oleh isu yang menyebutkan bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah belum menerima dana Bantuan Pemerintah (Banper). Isu yang menggelinding liar itu bahkan mengaitkan keterlambatan anggaran sebagai imbas dari adanya pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai catatan, Banper merupakan napas operasional bagi SPPG. Dana inilah yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar para siswa, balita, hingga ibu hamil di seluruh pelosok negeri.

Merespons bola liar tersebut, Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN, Lili Khamiliyah, langsung angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kabar burung yang beredar di dunia maya tersebut sama sekali tidak benar. Pihak BGN memastikan seluruh kewajiban penyaluran dana operasional tersebut sudah tuntas diproses per Jumat (5/6/2026) lalu.

“Pelaksanaan pencairan anggaran program MBG pada seluruh SPPG se-Indonesia akan dilaksanakan top up dana Banper pada hari Jumat, 5 Juni 2026,” tegas Lili melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2026).

Lili juga meminta jajaran struktural di lapangan untuk menenangkan para mitra agar program nasional ini tetap berjalan kondusif. “Agar para Kepala KPPG, Kareg, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG menyampaikan hal ini kepada seluruh yayasan atau mitra. BGN memastikan bahwa tidak ada kendala dalam pencairan pelaksanaan MBG di lapangan,” tambahnya.

Strategi Baru BGN: Hemat Anggaran, Sasar Daerah 3T

Bukan sekadar membereskan urusan dapur finansial, Badan Gizi Nasional juga tengah menggodok sejumlah strategi anyar agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efisien tanpa membobol kas negara.

Berikut adalah 4 rencana strategis masa depan yang siap dieksekusi oleh BGN:

Refocussing Penerima Manfaat: Menajamkan kembali skala prioritas siapa saja yang paling berhak menerima pasokan makanan bergizi.
Moratorium Dapur Baru: Menyetop sementara pembangunan titik-titik dapur baru di wilayah yang dinilai sudah mencukupi.
Standardisasi Dapur Eksisting: Membenahi dan meng-upgrade dapur-dapur yang sudah beroperasi agar sesuai dengan standar mutu, lengkap dengan perbaikan fasilitas serta pelatihan SDM di dalamnya.
Skema Khusus Daerah 3T: Merealisasikan program MBG ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menggunakan skema alternatif yang lebih ramah terhadap kantong APBN.