JERUSALEM – Kabinet keamanan Israel secara bulat menyetujui serangkaian kebijakan baru pada Minggu lalu yang dirancang untuk memperkuat pengaruh negara itu di Tepi Barat yang diduduki, sekaligus membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi di tanah Palestina.
Keputusan tersebut diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan menandai pergeseran signifikan dalam pengelolaan wilayah tersebut. Tepi Barat, yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967, selama ini menjadi pusat perdebatan internasional sebagai wilayah inti bagi calon negara Palestina. Namun, bagi kelompok nasionalis religius Israel, kawasan itu dipandang sebagai bagian dari warisan biblikal.
“Kabinet keamanan hari ini menyetujui serangkaian keputusan yang secara fundamental mengubah realitas hukum dan sipil di Yudea dan Samaria,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah, menggunakan istilah Alkitab untuk Tepi Barat.
Penghapusan Aturan Lama: Warga Yahudi Bebas Membeli Tanah
Dalam inisiatif yang dipimpin Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz, kebijakan utama mencakup pencabutan regulasi puluhan tahun yang sebelumnya membatasi warga Yahudi dalam membeli properti di Tepi Barat. Hal itu disampaikan melalui pernyataan bersama kedua pejabat tersebut.
Smotrich menegaskan langkah ini bertujuan untuk “memperdalam akar kita di seluruh wilayah Tanah Israel dan mengubur gagasan negara Palestina.” Sementara itu, Katz menyatakan, “Yudea dan Samaria adalah jantung negara, dan memperkuatnya merupakan kepentingan keamanan, nasional, dan Zionis yang utama.”
Transfer Kewenangan Bangunan: Dari Palestina ke Israel
Reformasi lain mencakup pemindahan kewenangan penerbitan izin pembangunan di sejumlah kawasan Palestina, termasuk Hebron, dari Otoritas Palestina (PA) ke otoritas Israel. Sebelumnya, proyek pembangunan di komunitas Yahudi memerlukan persetujuan ganda dari pemerintah lokal Palestina dan Israel, sebagaimana dilaporkan Times of Israel.
Kini, proses tersebut hanya membutuhkan persetujuan dari pihak Israel. “Kami berkomitmen menghilangkan hambatan, menciptakan kepastian hukum dan sipil, serta memungkinkan para pemukim hidup, membangun, dan berkembang dengan kedudukan yang setara dengan setiap warga negara Israel,” ujar Katz.
Pengelolaan Situs Suci: Israel Ambil Alih Akses
Selain itu, kebijakan baru juga memungkinkan Israel mengawasi lokasi-lokasi keagamaan strategis, meskipun berada di zona yang secara nominal berada di bawah kendali PA. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperluas pengaruh administratif Israel di wilayah tersebut.
Respons Palestina: Kecaman Keras terhadap Aneksasi
Kepresidenan Palestina di Ramallah langsung mengecam keputusan tersebut sebagai upaya untuk “memperdalam proses pencaplokan Tepi Barat yang diduduki.” Mereka menilai kebijakan itu mencerminkan langkah terbuka Israel untuk melegalkan perluasan permukiman, penyitaan tanah, serta penghancuran properti Palestina, termasuk di wilayah yang berada di bawah kedaulatan Palestina.
Saat ini, PA mengelola sejumlah enklave terpisah di Tepi Barat yang dihuni sekitar tiga juta warga Palestina. Di sisi lain, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman dan pos-pos di wilayah yang sama, yang menurut hukum internasional dinilai ilegal, kecuali Yerusalem Timur yang telah dianeksasi Israel.
Dukungan dari Kelompok Pemukim
Dewan Yesha, organisasi yang mewakili sebagian besar pemukim Tepi Barat, menyambut positif kebijakan tersebut. “Pemerintah Israel hari ini secara de facto menyatakan bahwa Tanah Israel adalah milik rakyat Yahudi,” demikian pernyataan mereka.
Pengumuman ini disampaikan menjelang kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump, yang diketahui menentang langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Tren Ekspansi: Rekor Tertinggi pada 2025
Data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa sepanjang 2025, aktivitas perluasan permukiman Israel mencapai level tertinggi sejak pemantauan dimulai pada 2017. Pada Desember saja, Israel menyetujui pembangunan 19 permukiman baru.
Kebijakan tersebut kian memperumit prospek solusi dua negara, di mana Tepi Barat diharapkan menjadi fondasi utama bagi negara Palestina merdeka. Para analis memperingatkan, langkah-langkah ini berpotensi memicu eskalasi konflik di kawasan.
