JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menuai sorotan internasional setelah muncul laporan yang menyebut adanya pengalihan dana bantuan operasional untuk Jalur Gaza ke Israel. Informasi ini pertama kali diungkap oleh media Lebanon, Al Akhbar, dan langsung memicu perdebatan di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa dana sebesar 17 miliar dolar AS atau setara Rp263,5 triliun yang semula dialokasikan untuk pemulihan Gaza justru dialihkan. Pengalihan ini disebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak 28 Februari lalu.
Dana Gaza Disebut Telah Habis
Mengutip laporan dari presstv.ir, Nickolay Mladenov yang menjabat sebagai Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian bentukan AS menyampaikan kepada komite administratif Gaza bahwa dana yang sebelumnya dijanjikan sudah tidak tersedia.
“Dana yang sebelumnya dijanjikan kini sudah habis sepenuhnya,” ujar Mladenov dalam pernyataannya kepada komite.
Dana tersebut awalnya dirancang untuk mendukung rekonstruksi Gaza, termasuk pemulihan infrastruktur dan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak konflik.
Janji Bantuan Tak Terealisasi
Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa pada forum internasional di Davos pada Januari lalu, Ketua Komite Gaza, Ali Shaath, menerima berbagai komitmen bantuan keuangan.
Program bantuan tersebut meliputi:
Bantuan tunai sebesar 500 dolar AS untuk tokoh masyarakat dan pemimpin lokal
- Penyediaan 20 ribu unit hunian sementara
- Dukungan bagi sekitar 350 ribu keluarga di Gaza
- Namun hingga kini, seluruh janji tersebut belum terealisasi.
Dugaan Pengalihan
Mladenov berdalih bahwa tidak adanya kejelasan visi serta keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama mandeknya realisasi bantuan.
Namun, laporan Al Akhbar menyebutkan hal berbeda. Berdasarkan sumber yang mengetahui situasi tersebut, dana itu justru dialihkan ke Israel di tengah operasi militer yang berlangsung.
Manuver Politik di Balik Layar
Laporan ini juga mengungkap dinamika politik yang kompleks di balik pengelolaan bantuan Gaza. Sebelum bertemu Mladenov, Ali Shaath diketahui sempat berdiskusi dengan Tony Blair.
Dalam pertemuan itu, Blair menyarankan agar Shaath fokus pada misi kemanusiaan dan menghindari keterlibatan politik.
“Sebaiknya tidak terlibat dalam aktivitas politik dan hanya fokus pada bantuan kemanusiaan,” demikian saran Blair kepada Shaath.
Namun arahan tersebut berbanding terbalik dengan instruksi Mladenov. Ia justru meminta Shaath untuk tidak menyampaikan sikap apa pun terkait kondisi Gaza, bahkan dalam konteks kemanusiaan.
Mladenov juga meminta penghentian seluruh aktivitas operasional komite di wilayah tersebut.
Komite Lumpuh, Otoritas Palestina Terbatas
Kondisi ini menyebabkan kebingungan internal dan melumpuhkan kerja komite. Sejumlah faksi Palestina kemudian mendesak Shaath untuk kembali ke Gaza dan mengambil langkah konkret.
Namun Shaath menyerahkan keputusan tersebut kepada Mladenov, yang dianggap sebagai representasi otoritas tertinggi Dewan Perdamaian.
Situasi ini memperlihatkan:
- Terbatasnya kewenangan pejabat Palestina
- Ketergantungan pada keputusan pihak eksternal
- Pembatasan komunikasi, termasuk dalam isu kemanusiaan
Indikasi Intervensi Besar
Perkembangan ini memperkuat dugaan adanya campur tangan langsung Amerika Serikat dan Israel dalam pengelolaan Gaza, termasuk dalam distribusi bantuan internasional.
Di tengah konflik yang terus berlangsung, polemik pengalihan dana ini berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap Washington di panggung global.
