JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, memberikan apresiasi terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sangat memuaskan. Menurutnya, di bidang pendidikan, pemerintah perlu memfokuskan perhatian pada dua program prioritas: renovasi sekolah dan persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) yang dijadwalkan pada 2026.
Lalu Hadrian Irfani, yang akrab disapa Lalu Ari, menegaskan bahwa meskipun banyak program pendidikan yang akan dijalankan, pemerintah harus dapat memilih program yang benar-benar prioritas untuk mendapat perhatian penuh. “Bukan berarti program lain tidak penting, namun ada beberapa yang harus mendapat prioritas dan perhatian lebih,” ujar Lalu Ari, Selasa (21/1/2025).
Salah satu prioritas utama yang harus difokuskan adalah renovasi sekolah. Berdasarkan survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap program renovasi sekolah mencapai 82,1%, angka yang menunjukkan dukungan besar dari masyarakat terhadap program ini.
Menurut Lalu Ari, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Renovasi Sekolah, yang menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdasmen) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini, menggantikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sebelumnya menangani renovasi sekolah.
Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres yang mengatur pelaksanaan renovasi sekolah yang semula ditangani oleh Kementerian PU. Namun, karena banyak keluhan dari masyarakat, Komisi X DPR RI melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut. Hasilnya, Komisi X merekomendasikan agar proyek renovasi sekolah dikembalikan ke Kemendikdasmen untuk pengelolaan yang lebih efektif.
Kemendikdasmen kini telah merencanakan renovasi sekitar 10.000 sekolah pada 2025, dengan anggaran sekitar Rp 17,1 triliun untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak. “Inpres sudah diterbitkan dan jumlah sekolah sasaran sudah ditetapkan. Sekarang Kemendikdasmen harus segera mempersiapkan pelaksanaan renovasi ini,” jelas Lalu Ari.
Selain itu, Lalu Ari juga menekankan pentingnya persiapan matang untuk ujian nasional (UN) yang akan datang. Ia berharap Kemendikdasmen dapat melakukan inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan UN mendatang. “UN harus berbasis digital, bukan lagi manual. Persiapan perangkat IT harus dilakukan dengan matang, dan anggaran untuk pelaksanaan UN juga perlu diperhitungkan dengan cermat,” ungkapnya.
Lalu Ari juga menyarankan agar pemerintah mempersiapkan pembentukan Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat miskin ekstrem. Ia menyatakan dukungannya terhadap pendirian Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan.
“Komisi X siap untuk membahas program prioritas pendidikan ini bersama pemerintah. Kita harus bekerja cepat agar program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik,” tutupnya.