JAKARTA – Pemerintah memanfaatkan periode libur sekolah tahun ini untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan dengan menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG selama masa liburan sekolah, sekaligus membuka ruang evaluasi yang lebih komprehensif terhadap seluruh aspek layanan yang selama ini berjalan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas distribusi makanan bergizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang menjadi kelompok sasaran utama program MBG.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa penghentian sementara aktivitas dapur MBG dilakukan seiring dimulainya masa libur sekolah yang berlangsung cukup panjang.
“Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur.”
“Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya pada Rabu (17/6).
Fokus Evaluasi: Fasilitas, Kebersihan, hingga Kualitas Pangan
Selama masa penghentian operasional sementara tersebut, pemerintah akan memperketat proses evaluasi terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah.
Penilaian akan mencakup kondisi infrastruktur dapur, tata kelola proses memasak, penerapan standar kebersihan, aspek kesehatan lingkungan, hingga mutu bahan pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Pemerintah menilai peningkatan kualitas layanan menjadi faktor penting untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” ucapnya.
Sistem Grading SPPG Segera Diterapkan
Salah satu perubahan besar yang tengah disiapkan Badan Gizi Nasional adalah penerapan sistem klasifikasi atau grading bagi seluruh SPPG.
Melalui mekanisme tersebut, setiap dapur MBG akan dikelompokkan berdasarkan hasil penilaian kualitas dan kinerja operasionalnya.
SPPG dengan performa terbaik akan memperoleh kategori A, sementara kategori B diberikan kepada unit dengan kualitas menengah dan kategori C untuk unit yang masih memerlukan banyak perbaikan.
Penerapan sistem kelas ini nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan besaran insentif yang diterima setiap SPPG.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” Qodari mengungkapkan.
Pembangunan SPPG Baru Dihentikan Sementara
Selain evaluasi dan penerapan sistem grading, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan baru untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah penghentian sementara atau moratorium pembangunan SPPG baru.
Kebijakan tersebut diambil karena jumlah SPPG yang telah beroperasi dinilai cukup memadai untuk saat ini sehingga fokus pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas unit yang sudah berjalan.
Pemerintah juga berencana melakukan penyesuaian terhadap skema insentif yang diberikan kepada pengelola SPPG agar lebih selaras dengan tingkat pelayanan dan jumlah penerima manfaat.
“Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang.”
“Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima,” tutupnya.
Penataan MBG Jadi Momentum Peningkatan Mutu Layanan
Pemanfaatan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi dan penataan SPPG menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.
Melalui perbaikan standar operasional, sistem insentif berbasis kinerja, serta pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap kualitas layanan gizi bagi jutaan penerima manfaat dapat terus meningkat pada periode pelaksanaan berikutnya.***