Kabar mengejutkan datang dari Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengungkap adanya kebocoran potensi pajak yang sangat besar dari sektor digital. Meski saat ini rasio penerimaan negara Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga—bahkan kalah dari Kamboja—Hashim melihat ada “harta karun” tersembunyi yang siap digali.
Indonesia sedang berada dalam posisi yang ironis. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang melesat, rasio penerimaan negara terhadap PDB justru terpuruk. Hashim Djojohadikusumo menyoroti data Bank Dunia yang menyebut rasio pendapatan Indonesia pada 2024 hanya 12,8%—angka terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah dan kalah telak dari negara ASEAN lainnya seperti Thailand (21,3%) hingga Kamboja (15,2%).
Namun, Hashim tetap optimis. Menurutnya, ada potensi luar biasa yang selama ini belum terjamah secara maksimal, terutama di sektor teknologi.
Hashim memaparkan hitung-hitungan kasar yang mencengangkan. Volume transaksi e-commerce di Indonesia mencapai US$60 miliar hingga US$90 miliar. Jika dikenakan PPN 11%, negara seharusnya mengantongi setidaknya Rp100 triliun.
“Kenyataannya, yang diterima pemerintah tahun lalu hanya Rp8 triliun. Yang seharusnya Rp100 triliun tapi yang didapat cuma Rp8 triliun. Terus Rp92 triliun itu ke mana? Saya juga bertanya-tanya,” tegas Hashim di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Game Online Asing Segera “Ditagih”
Selain e-commerce, pemerintah kini membidik sektor game online. Hashim mengungkapkan bahwa banyak perusahaan pengembang game asing, terutama dari China dan Korea Selatan, yang meraup keuntungan besar dari anak-anak Indonesia namun belum membayar pajak yang setimpal.
“Game anak-anak itu ternyata belum bayar pajak. Mereka perusahaan asing, sebentar lagi mereka harus bayar,” imbuhnya. Pemerintah kini tengah mempersiapkan regulasi ketat agar sektor ini bisa menjadi mesin baru penerimaan negara.
Mengejar Ketertinggalan ASEAN
Laporan Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia menjadi alarm keras bagi pemerintah. Dengan rasio penerimaan yang terus menurun sejak 2022, Indonesia dituntut untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih agresif di sektor digital.
Optimisme Hashim didasari pada program-program baru yang sedang disiapkan pemerintah saat ini. Fokusnya jelas: menutup lubang-lubang kebocoran dan memastikan perusahaan teknologi raksasa memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan nasional.
PERBANDINGAN REVENUE RATIO 2024-2025:
-
Thailand: 21,3%
-
Vietnam: 18,4%
-
Malaysia: 16,8%
-
Kamboja: 15,2%
-
INDONESIA: 12,8% (Terendah di antara negara menengah)
