JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan program Satu Orang Satu Rekening sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi menjelang akhir 2026. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih cepat dan tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses finalisasi program pembukaan rekening gratis masih berlangsung. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat mulai direalisasikan dalam dua bulan ke depan.
“Yang rekening gratis masih dalam pematangan. Dalam dua bulan ini akan direalisasikan,” kata Airlangga, di Jakarta, Kamis (5/11).
Program Satu Orang Satu Rekening merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Sasaran utamanya adalah masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 dan belum memiliki rekening perbankan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan pembukaan rekening bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa. Setiap penerima akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu. Untuk menjalankan program tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,28 triliun.
Selain rekening gratis, paket stimulus akhir 2026 juga mencakup bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah turut menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900 ribu untuk 13,3 juta pekerja.
Airlangga menjelaskan, BSU akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi (UMP).
“Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900 ribu bagi 13,3 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta atau di bawah UMP (upah minimum provinsi),” paparnya.
Stimulus lainnya disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pemerintah memberikan insentif pada sejumlah moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, kapal laut, hingga angkutan penyeberangan.
Untuk penerbangan domestik kelas ekonomi, pemerintah menanggung 100 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat. Kebijakan tersebut berlaku untuk periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan target sekitar 3,75 juta penumpang.
“PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ditanggung pemerintah 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi domestik per 22 Desember sampai dengan 10 Januari. Ini targetnya untuk 3,75 juta penumpang penerbangan kelas ekonomi,” lanjutnya.
Sementara itu, pengguna kereta api akan mendapatkan potongan harga tiket sebesar 30 persen. Insentif tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 1,04 juta penumpang untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.
Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi sekitar 414 ribu penumpang kapal laut yang dilayani PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Adapun untuk angkutan penyeberangan, tarif jasa kepelabuhanan di 14 pelabuhan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry akan digratiskan. Program ini ditargetkan memberikan manfaat kepada sekitar 1,42 juta penumpang.
“Periodenya 22 Desember sampai dengan 10 Januari,” urainya.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi pada akhir tahun. Selain stimulus yang disiapkan untuk penghujung 2026, pemerintah juga tengah merancang sejumlah program ekonomi yang akan dilanjutkan dan diperluas pada 2027.
