JAKARTA – Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengakhiri moratorium pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terlalu lama.
Desakan itu muncul karena ribuan dapur MBG di berbagai daerah belum dimanfaatkan meski sebagian telah selesai dibangun.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai fasilitas yang telah memenuhi seluruh persyaratan harus segera diaktifkan kembali.
Menurutnya, penundaan berkepanjangan berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi para mitra yang telah menanamkan modal besar.
“Penghentian sementara pembangunan dapur MBG tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi mitra-mitra yang telah berinvestasi,” ujarnya, Minggu 19 Juli 2026.
Sebelumnya, Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama berbagai asosiasi dan konsorsium mitra pelaksana MBG.
Dalam forum tersebut, para mitra meminta Badan Gizi Nasional menerapkan kebijakan yang adil dan memberikan kepastian kerja sama.
Yahya menjelaskan seluruh mitra telah memperoleh persetujuan resmi melalui mekanisme kelembagaan bersama BGN.
Ia menegaskan kerja sama itu dilakukan secara institusi sehingga tetap memiliki dasar yang sah dan tidak bersifat perorangan.
“Seluruh kerja sama dilakukan secara kelembagaan dengan BGN dan mereka telah memiliki identitas resmi,” ujarnya.
Komisi IX juga menerima laporan bahwa banyak mitra telah menggelontorkan investasi bernilai besar untuk membangun dapur MBG.
Sebagian pelaku bahkan memanfaatkan pinjaman perbankan maupun menjual aset demi memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas.
Yahya menilai pengorbanan tersebut harus menjadi perhatian utama saat BGN menetapkan kebijakan lanjutan.
Ia meminta pemerintah memberikan kepastian kepada mitra yang telah menuntaskan pembangunan dapur sesuai ketentuan.
“Mereka telah berinvestasi, sehingga jharus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” ujarnya.
“Tetapkan batas waktu dan segera evaluasi seluruh dapur MBG agar diketahui mana yang layak dilanjutkan.”
Komisi IX juga mendorong BGN memprioritaskan dapur yang telah memiliki SPPI dan virtual account untuk segera beroperasi.
Langkah itu dinilai mampu mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan moratorium pembangunan dapur MBG hanya bersifat sementara.
BGN saat ini masih melakukan penataan terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG.
Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh sebelum kerja sama kembali dilanjutkan.
“Karena itu, kami meminta seluruh mitra memberikan waktu agar proses evaluasi dapat berjalan menyeluruh,” ujarnya.***
