JATIM – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026). Kegiatan digelar secara hybrid, luring di Aula Reforma Kanwil BPN Jawa Timur dan daring dari Jakarta.
Dalam arahannya, Sekjen menegaskan pentingnya disiplin perencanaan anggaran serta kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
“DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ini adalah alat eksekusi kebijakan, kebijakan pimpinan, kebijakan Pak Menteri, bukan hanya dibelanjakan tiap hari atau tiap bulan. Saya ingin Pak Kakanwil memantau seluruh anggaran yang ada harus betul-betul sejalan dengan agenda prioritas nasional,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya keselarasan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Menurutnya, ketiga jabatan kunci ini harus memiliki pemahaman yang sama mengenai setiap belanja negara dan memastikan output serta manfaatnya jelas.
“Tiga elemen jabatan ini harus satu pandangan, jangan hanya percaya saja, tapi harus tahu produknya apa dan output-nya seperti apa,” ujarnya.
Terkait penyerapan anggaran, Sekjen menekankan agar Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat diselesaikan pada Januari. Penyerapan anggaran harus direncanakan bulanan, tepat waktu, dan berkualitas.
“Penyerapan tidak boleh dilakukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat,” sambungnya.
Sekjen juga mendorong Kepala Kantor pada tiap satuan kerja untuk berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, dan melakukan mitigasi risiko sejak awal.
“Kita diberikan kewenangan sebagai KPA, maka harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah, siap dieksekusi sejak awal, patuh aturan, dan output-nya tolong berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, menjelaskan bahwa tema Rakerda tahun ini adalah “Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026”, sebagai bagian dari instrumen pengendalian mutu perencanaan, pelaksanaan, dan kinerja anggaran. Seluruh jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur mengikuti kegiatan ini secara luring maupun daring.
Rakerda turut dihadiri secara luring oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Plt. Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
