TANGERANG — Presiden RI Prabowo Subianto melayangkan peringatan keras kepada jajaran pejabat pemerintahan agar tidak memperlambat reformasi birokrasi, terutama dalam menyederhanakan regulasi-regulasi yang selama ini dinilai terlalu rumit dan menghambat laju pembangunan.
Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Presiden saat membuka perhelatan akbar The 49th Indonesian Petroleum Association Conference and Exhibition (IPA) di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Rabu (21/5/2025).
Dalam forum strategis energi nasional tersebut, Presiden Prabowo menyoroti secara langsung dampak buruk dari tumpukan aturan yang justru menghambat percepatan manfaat kebijakan negara.
“Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi, akan saya ganti, akan saya copot. Pejabat pemerintah regulator adalah melayani masyarakat, mendukung membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia,” kata Presiden Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (21/5/2025).
Presiden menilai bahwa birokrasi yang masih tersandera oleh prosedur administratif kompleks menjadi batu sandungan dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat.
Ia bahkan menegaskan, tanpa kompromi, siap mengganti siapa pun yang tidak menunjukkan komitmen dalam mereformasi regulasi.
Sektor Migas Terhambat, Investasi Terlambat
Dalam pidatonya, Kepala Negara secara khusus menyoroti lambannya optimalisasi sektor minyak dan gas (migas) akibat regulasi yang dinilainya terlalu membelit.
Sejumlah laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa proses perizinan hingga pengelolaan blok migas nasional masih menghadapi hambatan administratif yang tidak perlu.
“Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri, ini harus kita kurangi, rubah cara berpikir seperti itu. Sederhanakan semua proses, buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak, kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, sektor migas seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kenyataannya, banyak potensi migas belum terkelola secara maksimal karena masih terkendala oleh kebijakan teknokratis yang bertele-tele.
Iklim Usaha Ramah Investasi Jadi Prioritas
Presiden Prabowo menegaskan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah menciptakan iklim usaha yang ramah investasi, efisien, dan pro-rakyat.
Penyederhanaan regulasi adalah kunci utama agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi dapat cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah.
Peringatan Presiden ini juga menjadi sinyal keras bagi semua pihak, bahwa pemerintah tidak akan menoleransi pejabat yang masih mempertahankan pola kerja lama yang birokratis dan lamban.
Ia ingin pendekatan layanan publik benar-benar berubah menjadi lebih solutif, cepat, dan bersahabat terhadap investor maupun rakyat.***
