JAKARTA – Pemerintah menetapkan penciptaan jutaan lapangan kerja sebagai salah satu sasaran utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Target tersebut menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sekaligus memperluas kesempatan kerja nasional.
Selain membuka peluang kerja baru, kebijakan yang disiapkan juga diarahkan untuk memperkuat sektor industri, investasi, dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis (2/7/2026), pemerintah memaparkan sasaran pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengungkapkan pemerintah membidik penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027.
“Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 dalam target 2,57—3,49 juta orang,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis.
Target tersebut berjalan seiring dengan kesepakatan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah juga menargetkan proporsi pekerjaan formal meningkat hingga mencapai 40,81 persen sebagai indikator membaiknya kualitas pasar tenaga kerja.
Di saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Pemerintah meyakini kombinasi pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja mampu meningkatkan kualitas pembangunan nasional.
Kebijakan fiskal dalam APBN 2027 akan difokuskan untuk mempercepat hilirisasi serta industrialisasi di berbagai sektor strategis.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
Hilirisasi dipandang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.
Pemerintah menyiapkan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional sebagai fondasi pelaksanaan agenda pembangunan 2027.
Salah satu fokus utama berada pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis potensi nasional.
Program tersebut dirancang agar mampu menciptakan peluang kerja lebih besar melalui pengembangan industri bernilai tambah.
Selain sektor industri, pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja dinilai penting agar lulusan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pemerintah menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan kawasan industri.
Sinergi kebijakan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.
Karena itu, penyusunan Program Kerja Prioritas Nasional mempertimbangkan karakteristik wilayah dan potensi ekonomi setiap daerah.
Kebijakan juga disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta tingkat kesiapan masing-masing daerah.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat implementasi program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Banggar DPR RI menegaskan arah pembangunan yang bertumpu pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi utama penyusunan RAPBN 2027.***
