JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan kritik tajam terhadap rendahnya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dianggap belum berjalan optimal, meski mendapat sorotan khusus dari kepala negara.
Purbaya menegaskan bahwa monitoring penggunaan anggaran MBG akan diperketat.
Hal itu menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola fiskal sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari sektor swasta maupun belanja pemerintah.
“Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah.”
“Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” ucap Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama ini belum mengambil langkah signifikan untuk mengatasi hambatan serapan anggaran MBG.
Oleh karena itu, Purbaya berencana mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar menyajikan laporan secara transparan dan berkala kepada publik.
Fakta Realisasi MBG
Data terbaru BGN menunjukkan, hingga awal September 2025, realisasi anggaran MBG baru menyentuh Rp13,2 triliun dari total pagu Rp71 triliun.
Jumlah ini baru setara dengan 18,6% dari keseluruhan anggaran. Meski demikian, realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dibanding target Agustus yang hanya Rp9,1 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, program ini sudah menjangkau 22 juta penerima manfaat dengan dukungan 7.453 titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Angka itu sudah melampaui target awal 7.000 titik. Namun, tantangan besar masih menanti.
Dadan menargetkan pada September 2025 jumlah SPPG dapat melonjak hingga 14.000 titik dengan cakupan 42 juta penerima manfaat.
Artinya, masih ada sekitar 40 juta penerima tambahan yang harus dikejar dalam waktu singkat.
Strategi Percepatan
Menurut Dadan, kunci percepatan serapan anggaran MBG terletak pada jumlah dapur SPPG yang beroperasi. Ia menjelaskan, setiap 1 SPPG yang berjalan mampu menyerap sekitar Rp1 miliar per bulan.
“Setiap 1 SPPG operasional, maka di bulan itu 1 SPG akan menyerap kurang lebih Rp1 miliar.”
“Jadi kalau ada 7.000 SPPG itu artinya akan ada Rp7 triliun yang terserap di bulan itu. Jadi kalau ada 14.000 SPPG, maka akan ada Rp14 triliun di bulan bersangkutan akan terserap,” jelasnya.
Dengan perhitungan itu, BGN menargetkan Rp19,63 triliun anggaran dapat terserap pada September 2025. Angka tersebut diharapkan bisa melampaui target resmi yang telah ditetapkan.
Target Hingga Akhir Tahun
Pemerintah menyiapkan peta jalan ambisius untuk mendorong akselerasi penyerapan MBG.
Pada Oktober 2025, BGN menargetkan serapan mencapai Rp37,86 triliun dengan 21.000 SPPG dan jangkauan 63 juta penerima manfaat.
Selanjutnya, pada November 2025, target anggaran meningkat menjadi Rp59,55 triliun.
Pada tahap ini, program direncanakan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat melalui 25.000 SPPG, termasuk 6.000 dapur khusus di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Puncaknya, pada Desember 2025, pemerintah berharap penyerapan anggaran MBG bisa menyentuh Rp76,42 triliun sehingga program ini benar-benar sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo untuk memperkuat gizi generasi muda Indonesia.***
