JAKARTA – Pemerintah mencatat sejarah baru dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah porsi penyaluran untuk sektor produksi mencapai 60,5 persen per Oktober 2025, tertinggi sepanjang pelaksanaan program tersebut.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menegaskan, capaian ini menjadi tonggak penting setahun setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan, menandai pergeseran fokus besar dari konsumsi ke produktivitas.
“Sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, Alhamdulillah pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen,” kata Menteri Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Pemerintah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun pada 2025, dan hingga awal Oktober, realisasinya sudah mencapai Rp206,2 triliun kepada 3,5 juta debitur.
Dari jumlah itu, Rp124,7 triliun mengalir ke sektor produksi, melewati target nasional yang dipatok 60 persen.
Maman menjelaskan, fokus terhadap pembiayaan sektor produksi terbukti memberikan efek berantai terhadap perekonomian, mulai dari peningkatan konsumsi hingga perputaran ekonomi di daerah.
“Mulai dari mendorong pertumbuhan konsumsi hingga menggerakkan roda ekonomi di daerah.”
“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen, kita harus mengambil keputusan mendorong seluruh likuiditas ke sektor produksi,” ujarnya.
Menurutnya, strategi pemerintah selama satu tahun terakhir sangat jelas: memastikan pembiayaan KUR berpihak pada pelaku usaha produktif, bukan konsumtif.
“Oleh karena itu, selama kurang lebih satu tahun ini, kami tekankan betul agar KUR terus diprioritaskan untuk disalurkan ke sektor produksi,” katanya.
Selain menggenjot sektor produksi, Kementerian UMKM juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi terintegrasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Program ini dirancang untuk memperkuat basis data UMKM secara nasional dan meningkatkan efisiensi kebijakan pemerintah.
“Kami juga sedang membangun sistem digitalisasi berbentuk super apps, yang rencananya akan dirilis pada akhir 2025.”
“Tujuannya untuk mendapatkan basis data yang akurat mengenai posisi, permasalahan, hingga perkembangan UMKM,” ujar Maman.
Langkah pemerintah ini mendapat dukungan kuat dari parlemen. DPR menilai capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyebut pencapaian ini lahir dari kolaborasi erat antara Kementerian UMKM dan bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan BTN, serta beberapa bank swasta.
“Itu menjadi faktor utama keberhasilan penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran. Dan berdampak nyata terhadap sektor riil,” ujarnya.
Dengan porsi penyaluran KUR sektor produksi yang melampaui 60 persen, pemerintah kini dianggap berhasil mengarahkan pembiayaan nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan produktivitas daerah, dan membuka lebih banyak lapangan kerja baru.***
