JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) mulai minggu depan. Namun Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan (Kantah) tetap berjalan tanpa henti.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) perdana Ramadan 1447 H yang digelar Selasa (10/3/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam rapat itu, Menteri Nusron menekankan pentingnya menjaga aksesibilitas layanan pertanahan di tengah penerapan pola kerja fleksibel.
“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron.
Ia menginstruksikan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantah yang mengikuti rapat secara langsung maupun virtual, agar segera menyesuaikan pengaturan layanan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Perhatian khusus diberikan pada daerah yang berpotensi mengalami lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur Idulfitri, terutama kota atau kabupaten yang menjadi tujuan mudik.
“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tutur Menteri Nusron.
Selain itu, rapat juga membahas capaian penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional. Menteri Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan meminta percepatan penyelesaian berkas tertunda yang telah digenjot sejak kuartal IV 2025.
“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegas Menteri Nusron.
Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) I Ketut Gede Ary Sucaya melaporkan adanya tren positif penurunan berkas tertunda sejak akhir Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026.
Secara nasional, backlog layanan menunjukkan penurunan signifikan. Di Jawa Barat misalnya mencapai 66 persen, sementara Jawa Timur turun hingga 58 persen.
Progres tersebut menjadi bukti komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, terutama pada periode penting seperti penerapan WFA dan menjelang libur Lebaran.
Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalisasi penumpukan berkas sekaligus tetap mengakomodasi fleksibilitas kerja pegawai, sejalan dengan semangat peningkatan pelayanan publik selama bulan Ramadan.
