JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.300 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan tekanan inflasi, terutama dari sisi harga barang impor dan biaya produksi.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, menilai situasi tersebut harus segera direspons dengan langkah konkret oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar indikator makro, melainkan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Kondisi rupiah saat ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pelemahan ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Jika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat stagnan, daya beli akan terpuruk,” ujar Bertu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Dampak Berantai ke Sektor Riil
Bertu menjelaskan, melemahnya rupiah berpotensi menimbulkan efek berantai pada sektor industri, khususnya yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi yang tidak diantisipasi dapat mendorong pelaku usaha menaikkan harga jual produk.
Kondisi tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Jika tidak dikendalikan, situasi ini berisiko menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Risiko Inflasi & Tekanan Sosial
Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Selatan itu mengingatkan bahwa inflasi yang meningkat di tengah pelemahan rupiah akan memperberat beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Tanpa intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, risiko ketidakstabilan sosial ekonomi akan semakin terbuka lebar,” katanya.
Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok menjadi faktor krusial untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah gejolak sosial akibat menurunnya daya beli.
Dilema Kebijakan Moneter
Di sisi lain, Bertu juga menyoroti tantangan kebijakan moneter yang dihadapi pemerintah dan bank sentral. Upaya menjaga stabilitas nilai tukar melalui kenaikan suku bunga acuan dinilai memiliki konsekuensi terhadap sektor riil, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jika suku bunga meningkat, akses pembiayaan bagi UMKM semakin sulit. Ini berdampak buruk pada aktivitas usaha,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan moneter yang terlalu ketat berpotensi menghambat ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja, sehingga diperlukan keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi.
Tiga Langkah Strategis yang Didorong DPR
Untuk merespons tekanan ekonomi tersebut, Komisi XI DPR mendorong pemerintah menjalankan sejumlah langkah strategis secara terukur, antara lain:
1. Penguatan operasi pasar
Pemerintah diminta memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok berjalan lancar guna mencegah lonjakan harga akibat spekulasi.
2. Optimalisasi bantuan sosial
Penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran agar kelompok rentan tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan harga.
3. Dukungan bagi UMKM
Kemudahan akses pembiayaan serta pemberian insentif fiskal diperlukan agar pelaku usaha tetap produktif meski menghadapi tekanan kurs.
Bertu menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Mengendalikan inflasi adalah kunci utama. Pemerintah harus memastikan pasokan aman dan harga stabil. Subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar sampai ke tangan yang berhak agar daya beli rakyat tidak tergerus lebih dalam,” pungkasnya.
Dengan tekanan global yang masih berlanjut, langkah cepat dan terkoordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional serta melindungi kesejahteraan masyarakat.
